0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

Republika Online
Republika Online - Wed, 14 Aug 2019 22:34
Dilihat: 25
KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak penggugat, Sjamsul Nursalim, hadir dalam sidang perdata di Pengadilan Negeri Tangerang. Obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu menggugat perdata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Auditornya I Nyoman Wara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan permohonan KPK untuk menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara perdata. "Persidangan lanjutan gugatan perdata akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda mediasi pada Kamis (15/8) besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/8).

Dalam proses mediasi ini, Febri menyampaikan, semua pihak terkait mulai dari penggugat dalam hal ini Sjamsul, dan pihak tergugat BPK-RI dan I Nyoman Wara serta KPK akan hadir. Hal ini sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

"Meskipun terdapat aturan lain yang kondisional kami pandang semestinya jika para pihak menghargai proses peradilan yang sedang berjalan, maka semua proses tersebut dalam dijalani, termasuk mediasi dengan kehadiran Penggugat," kata Febri

Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 144/Pdt.G/2019/PN Tng telah membacakan putusan sela dalam gugatan yang diajukan oleh Sjamsul Nursalim di PN Tangerang pada Rabu (14/8). Putusan sela tersebut mengabulkan permohonan KPK untuk menjadi pihak ketiga yang berkepentingan.

Pada pokoknya, kata Febri, Hakim mempertimbangkan bahwa KPK masih melakukan Penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK juga telah meminta BPK-RI untuk menunjuk auditor melakukan perhitungan kerugian keuangan negara serta ahli dalam persidangan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam laporan hasil pemeriksaan atau audit yang disusun oleh I Nyoman Wara juga telah disampaikan ke KPK dan menjadi alat bukti dalam perkara pokok tersebut. "Majelis juga menilai cukup alasan bagi KPK untuk masuk sebagai pihak ketiga dan KPK juga mempunyai kepentingan hukum atas obyek hasil audit BPK-RI yang dipermasalahkan dalam gugatan ini," kata Febri.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, gugatan perdata Sjamsul telah terdaftar dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2019/PN Tng. Pihak penggugat merupakan Sjamsul dengan kuasa hukumnya, Otto Hasibuan. Sedangkan tergugat atas nama I Nyoman Wara dan BPK. Setidaknya ada enam petitum dalam gugatan tersebut.


Berita Terkait
  • KPK Telusuri Kewajiban PT CSA Terkait Impor Bawang Putih
  • KPK Tetapkan Empat Tersangka Baru KTP-El, Ini Daftarnya
  • KPK Dalami Perputaran Uang yang Diterima Emirsyah Satar
Berita Lainnya
  • Infrastruktur Luar Jawa Minim, Pengembangan Manufaktur Sulit
  • Kapan Anak Boleh Punya Akun Media Sosial Pribadi?

KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

KPK Minta Sjamsul Dihadirkan dalam Mediasi Kasus Perdata

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya