0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

okezone
okezone - Tue, 07 Apr 2020 10:53
Dilihat: 26
KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku pernah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan (Lapas) pada 2018. Utamanya, rekomendasi terkait penyelesaian permasalahan over kapasitas di Lapas dan Rutan.

Namun, sejumlah rekomendasi yang pernah diberikan KPK belum dijalankan sepenuhnya oleh Kemenkumham. Hingga beberapa waktu belakangan ini, muncul kembali permasalahan over kapasitas di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Salah satu rekomendasi KPK yang belum dijalankan Kemenkumham yakni terkait kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mengoptimalkan peran Bapas melalui mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkotika. Sebab, saat ini terdapat 40ribuan napi pengguna narkoba yang sangat mungkin untuk direhabilitasi dan bukan masuk ke lapas.

"Tindak lanjut yang direkomendasikan oleh KPK adalah agar Kumham bekerja sama dengan BNN, dan saat ini rekomendasi ini belum dilakukan," kata Plt Jubir KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati melalui pesan singkatnya, Selasa (7/4/2020).

Tak hanya itu, KPK juga pernah merekomendasikan pemberlakukan remisi dengan berbasis sistem. Dengan artian, remisi diberikan secara otomatis melalui sistem dan bukan melalui permohonan, asalkan, napi tersebut tidak memiliki kelakuan buruk. Namun, saat ini remisi masih diusulkan oleh pihak Lapas atau Rutan.

"Praktik saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT (Lapas dan Rutan)," ucapnya.

Saat ini, rekomendasi KPK yang sudah dijalankan Kemenlumham yakni terkaiy penyelesaian masalah tahanan overstay. Kata Ipi, pada saat KPK melakukan kajian pada 2018, ditemukan sebanyak 30.000 napi overstay. Namun, akhir 2019 tersisa 2.000 dan saat ini sudah tidak ada tahanan overstay terutama untuk tahanan kepolisian.

"Penyelesaian atas persoalan ini sudah dilakukan dengan bekerja sama kepada aparat penegak hukum (APH) lainnya," ujar Ipi.

KPK meyakini jika rekomendasi itu dijalankan, maka persoalan over capacity akan berkurang signifikan. Utamanya, soal narapidana kasus narkoba dan penyelesaian tahanan overstay. Ipi menyebut wacana Kemenkumham yang ingin membebaskan narapidana kasus korupsi berumur 60 tahun dan sudah menjalankan 2/3 masa tahanannya, bukan solusi.

"Mengeluarkan napi koruptor bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5.000 napi," terangnya.

KPK dengan fungsi koordinasi juga sempat melakukan pemantauan atas saran perbaikan yang telah diberikan tersebut pada 2019. Namun, ternyata baru satu dari 19 rekomendasi KPK yang dijalankan Kemenkumham.


"Satu dari 19 rekomendasi yang diberikan atas 14 (empat belas) temuan dapat diselesaikan, yakni Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama Aparat Penegak Hukum menyepakati SOP bersama terkait pengembalian tahanan," katanya.

Sumber: okezone

KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

KPK Sebut Kemenkumham Belum Jalani Rekomendasi Soal Tata Kelola Lapas

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya