Harga Emas Naik 0,32% Jadi USD1.814/Ounce

59 menit lalu
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2021, Selasa 17 Mei 2022 Pukul 07.00 WIB: Tempel Singapura, Indonesia di Atas Malaysia

38 menit lalu
Harga Minyak Naik Usai Lockdown Shanghai Dilonggarkan

42 menit lalu
Arsenal Gagal Rebut Kembali Zona Liga Champions, Begini Reaksi Mikel Arteta

54 menit lalu
Alexandre Polking Lontarkan 2 Sindiran untuk Shin Tae-yong

32 menit lalu
Menengok Karya Belasan Perupa di Kota Malang dalam Media Kertas

48 menit lalu
Pasukan Ukraina Klaim Capai Kemajuan di Kharkiv

50 menit lalu
Cuaca Jawa Tengah: Pantura Barat dan Pegunungan Berpotensi Hujan Lebat

44 menit lalu
Umat ke Vihara Berpakaian Adat Bali dan Bawa Canang

53 menit lalu
Dikalahkan Newcastle, Granit Xhaka Kritik Keras Rekan-Rekan Setimnya

35 menit lalu
Jelang Thailand Open 2022, Malaysia Waspada Shesar Rhustavito

20 menit lalu
Oscar Mitra Sukses Sejahtera (OLIV) IPO Hari Ini, Cek Profil Lengkapnya

45 menit lalu

KPK Semprot Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menohok

genpi - Fri, 28 Jan 2022 22:40

Dilihat: 48

GenPI.co - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin soal perkara korupsi di bawah Rp 50 juta cukup diselesaikan dengan mengembalikan kerugian negara.

Menurut dia, gagasan itu merupakan upaya untuk mempertimbangkan agar proses hukum dalam menindaklanjuti perkara korupsi bisa dilalui dengan biaya yang murah.

"Sebagai suatu gagasan saya memahami, karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit," ujar Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jumat (28/1/2022).

Tidak hanya itu, dirinya juga memahami pendapat dan gagasan yang dilemparkan okeh Burhanuddin lantaran biaya untuk memproses hukum jauh lebih mahal.

"Kalau kita perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan, banding, dan kasasi biayanya tentu lebih besar dari Rp 50 juta. Sehingga saya memahami gagasan tersebut," tegas Ghufron.

Dia menambahkan, lembaga antirasuah akan ikut ketentuan yang berlaku di Undang-Undang dalam menegakkan hukum.

Sebab, penyelesaian praktik korupsi dengan barang bukti di bawah Rp 50 juta dengan pengembalian ke negara tidak diatur dalam Undang-Undang.

Lebih lanjut, baginya, aspek hukum bukan sekedar tentang kerugian negara namun juga aspek penjeraan terhadap perilaku yang tercela, yang tidak melihat dari berapapun kerugiannya.

"Selama hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta," tutur dia.(*)

Simak video berikut ini:

Sumber: genpi