0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

Republika Online
Republika Online - Thu, 04 Aug 2022 00:10
Dilihat: 28
KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berdialog dengan masyarakat sipil untuk mendapatkan masukan terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Sebab, kesejahteraan ibu dan anak tidak bisa tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat.

"Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, demikian pula kesejahteraan ibu dan anak tidak bisa tercapai tanpa adanya partisipasi masyarakat yang merupakan ujung tombak sampai di tingkat desa dan bersentuhan langsung dengan persoalan riil kesejahteraan ibu dan anak. Oleh karena itu, saya memandang pertemuan atau dialog ini menjadi sangat krusial untuk dilaksanakan," ujar Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, kesejahteraan ibu dan anak meliputi sejahtera secara fisik, psikis, sosial, ekonomi dan spiritual yang merupakan satu kesatuan dan saling mempengaruhi. "Ibu yang kesejahteraannya terjamin akan melahirkan anak yang bertumbuh kembang dengan baik sebagai SDM yang unggul dan generasi penerus bangsa di masa depan. Itulah mengapa kita perlu memberikan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan ibu dan anak," tutur dia.

Para perwakilan lembaga masyarakat memberikan masukan terkait DIM RUU KIA agar dapat menjadi payung hukum yang komprehensif, responsif gender serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu mereka juga sepakat akan menyampaikan masukan secara tertulis untuk memperkaya DIM yang tengah disusun dan meningkatkan kualitas RUU KIA yang terdiri atas 9 bab dan 44 pasal.

Dialog penyusunan DIM RUU KIA tersebut dihadiri oleh perwakilan Forum Pengada Layanan, Yayasan Kesehatan Perempuan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), ECPAT Indonesia, Perempuan AMAN, AMAN Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), Kapal Perempuan, Yayasan Rahima, Perempuan Mahardhika, Aisyiyah, Fatayat Nahdlatul Ulama, Yayasan PULIH, Solidaritas Perempuan, Wanita Katolik Indonesia (WKRI), Forum Lintas Agama untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Forlappa) dan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Sebelumnya, RUU KIA telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI pada 30 Juni 2022.


Berita Terkait
  • Disiplin Diri dan Peran Keluarga Kunci Pencegahan Virus Hepatitis di Kalangan Anak
  • KPPPA: Jangan Ada Warung dan Iklan Rokok di Sekitar Sekolah
  • Kampung di Surabaya Wajib Sediakan Layanan Konseling untuk Anak
Berita Lainnya
  • Ini Pilihan Saham Blue Chip yang Layak Koleksi Sepanjang Agustus 2022
  • Ilmuwan Ungkap Kemungkinan Meletusnya Mauna Loa, Gunung Berapi Aktif Terbesar di Dunia

KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

KPPPA Minta Masukan Masyarakat untuk RUU KIA

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya