0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

Republika Online
Republika Online - Sun, 29 Mar 2020 16:09
Dilihat: 37
KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyusun berbagai opsi terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah wabah virus corona di Indonesia. Salah satunya pilihan untuk menunda hari pemungutan suara hingga satu tahun yakni September 2021.

"Maka opsi yang paling panjang ditunda sampai satu tahun, September 2021. Menunda sampai September 2021 tentu mengubah banyak hal," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman dalam telekonferensi, Ahad (29/3).

KPU juga menuturkan berbagai opsi masa depan Pilkada 2020 imbas dari penundaan empat aktivitas tahapan pemilihan yang semula dijadwalkan Maret hingga Mei. Hal itu dilakukan KPU dengan mempertimbangkan penetapan status darurat bencana Covid-19 sampai 29 Mei 2020 oleh pemerintah.

Arief menuturkan, KPU juga menyusun opsi penundaan Pilkada 2020 serentak di 270 daerah selama tiga bulan. Dengan demikian, Pilkada 2020 akan diselenggarakan Desember 2020, karena penundaan tahapan pilkada sebelumnya selama tiga bulan.

Namun, kata Arief, pemerintah belum memastikan pada Desember nanti, Indonesia sudah bebas dari virus corona. KPU pula merencanakan opsi penundaan pemungutan suara hingga Maret maupun Juni 2021.

Akan tetapi, hingga saat ini KPU RI pun belum mendapatkan kepastian virus corona sudah tidak ada lagi di Indonesia. Sehingga masyarakat terutama penyelenggara pemilu sudah bebas bergerak melanjutkan kembali tahapan pilkada.

Arief menegaskan, penentuan hari pemungutan suara sangat penting dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, opsi penundaan Pilkada hingga September 2021 muncul karena penundaan hingga Desember 2020 ataupun Maret dan Juni 2021 masih riskan.

Sebab, Arief menuturkan, KPU harus melakukan perubahan hari pemungutan suara dengan cermat. Sebab, perubahan jadwal pemungutan suara Pilkada 2020 harus mengubah pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Sementara itu, kata Arief, penundaan Pilkada 2020 juga akan mengubah banyak hal tentang pelaksanaan pilkada. Misalnya saja sinkronisasi data pemilih yang sudah dilakukan sebelumnya tidak akan berlaku lagi, karena jarak satu tahun tentu mengubah siapa yang berhak memilih.

Ia menambahkan, penundaan pemungutan suara dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Akan tetapi, berbagai pihak harus mengkaji sejumlah dampak penundaan pilkada tersebut.

"Kita bersama-sama harus mengkaji dampak-dampak yang saya tadi sebutkan saja, hari pemungutan suara saja yang harus direvisi atau pasal-pasal yang terdampak direvisi," kata Arief.


Berita Terkait
  • Soal Shalat, Masyarakat Diminta Taati Fatwa MUI
  • MUI: Cegah Corona dengan Beribadah di Rumah
  • Tambah 130 Kasus, Total Pasien Positif Covid-19 Jadi 1.285
Berita Lainnya
  • Krisis Covid-19 Bisa Buat Timo Werner Bertahan di Leipzig
  • Tiga Dosa Besar 'Terakhir'

KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

KPU Buka Opsi Pilkada 2020 Ditunda Hingga September 2021

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya