0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

Republika Online
Republika Online - Mon, 15 Jul 2019 03:34
Dilihat: 84
KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

JAKARTA -- Sekretariat Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan, ruang untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi elektronik (e-rekap) ada di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Menurutnya, jika ingin mempertegas ruang tersebut, maka sebaiknya mengajukan uji materil terkait peraturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebenarnya dalam UU Pilkada ruang itu diberikan kepada KPU atau bisa dipertegas misalnya dengan judicial review ke MK," ujar Kaka melalui pesan singkat, Ahad (14/7).

Ia juga menyebutkan, untuk menerapkan e-rekap KPU harus berhati-hati. Menurutnya, perlu ada semacam proyek percontohan sebagai langkah pembelajaran sebelum diterapkan secara luas proses e-rekap tersebut.

"Pada intinya, harus ada kehati-hatian dan jaminan bahwa upaya e-rekap ini tidak menjadi masalah pada saat digunakan," kata Kaka.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, mengatakan, penerapan rekapitulasi elektronik (e-rekap) bisa saja dilakukan untuk Pilkada 2020. Akan tetapi, regulasi harus disiapkan dari jauh hari agar para pemangku kepentingan memiliki cukup waktu untuk beradaptasi.

"Bisa saja, tapi regulasi harus disiapkan jauh-jauh hari agar ada waktu yang cukup bagi para pemangku kepentingan untuk beradaptasi dengan regulasi yang ada," kata Titi melalui pesan singkat, Ahad (14/7).

Selain itu, kata dia, aktor politik yang ada di daerah juga harus dipastikan siap dan mau menerima teknologi yang akan diimplementasikan dalam Pilkada. Menurut Titi, itu karena penerapan e-rekap harus mempertimbangkan sekurangnya tiga aspek.

Aspek pertama, yakni regulasi yang betul-betul komprehensif dan memadai bahkan mengatur secara baik hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan aspek penegakan hukum. Kedua, sumber daya manusia yang meliputi kapasitas penyelenggara pemilu, penerimaan dari peserta pilkada, dan juga pengetahuan dan penerimaan dari para pemilih.

"Serta yang ketiga adalah anggaran. Daya dukung anggaran harus mampu memfasilitasi pelaksanaan rekapitulasi elektronik, karena sesuatu yang baru harus juga menyesuaikan dengan daya dukung anggaran untuk memperkuat implementasinya," ungkap dia.

Ia menerangkan, hal yang harus diingat adalah anggaran pilkada bersumber dari APBD dan penyusunannya dilakukan bersama antara KPU di daerah dengan pihak pemerintah daerah. Untuk itu, komunikasi di antara pihak-pihak dalam penyusunan anggaran menjadi penting.

"Terutama nerkaitan dengan komponen biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan rekapitulasi elektronik," katanya.

Ia menambahkan, KPU RI harus mempersiapkan panduan bagi KPU daerah. Panduan itu terkait dengan penyusunan anggaran serta komponen-komponen biaya yang harus dipersiapkan dalam anggaran pilkada melalui NPHD antara KPU daerah dengan pihak pemerintah daerah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Viryan Azis (Republika/Mimi Kartika)

Sebelumnya, Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan KPU belum menyusun rancangan peraturan KPU (PKPU) soal rekapitulasi e-rekap. Kendati demikian, ia memastikan pembahasan soal persiapan e-rekap ini tetap berjalan.

"Soal itu belum (belum masuk rancangan PKPU). Jadi kesepakatannya adalah karena PKPU tahapan, program dan jadwal menjadi penting bagi KPU di daerah untuk menyusun perencanaan program dan jadwal serta anggaran untuk pilkada maka ini dibahas dan sudah disetujui dengan beberapa catatan. Kemudian pembahasan e-rekap terus berjalan," jelas Viryan ketika dikonfirmasi, Jumat (12/7).

Viryan melanjutkan, e-rekap sebenarnya bukan pembahasan baru. Rencana rekapitulasi hasil pemilu secara elektronik sudah digagas sejak 2012-2013 lalu.

"Kalau ini kemudian sudah mendapat pola yang pas dan kami siap, maka kami akan menyampaikan. Salah satunya adalah dimungkinkan terjadi perubahan tahapan nantinya. Misalnya waktu rekapitulasi manual tidak ada lagi," ungkapnya.

Viryan menjelaskan, jika e-rekap nantinya jadi dilaksanakan, hasilnya akan dijadikan hasil resmi pilkada. Dirinya optimistis e-rekap bisa diberlakukan pada 2020.


Berita Terkait
  • Perludem: Inisiasi E-Rekap Harus Dimulai Sekarang
  • KPU Belum Siapkan Aturan Teknis Rekapitulasi Elektronik
  • KPU Belum Pastikan Teknis Rekapitulasi Elektronik Pilkada
Berita Lainnya
  • Anne Avantie tak Nilai Negatif Lansia Dititip di Panti Jompo
  • Setkab: Jateng dan Jatim Jadi Contoh Sinergi Pusat-Daerah

KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

KPU Punya Ruang untuk Lakukan E-Rekap di UU Pilkada

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya