0
Thumbs Up
Thumbs Down

KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

okezone
okezone - Fri, 06 Dec 2019 20:03
Dilihat: 35
KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Dalam beleid itu, tidak ada larangan bagi bekas terpidana kasus korupsi.

Berdasarkan salinan PKPU yang diterima Okezone, Pasal 4 Huruf h beleid tersebut mengatur Warga Negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas napi korupsi tidak tertera di dalamnya.

"Bukan mantan terpidana bandar narkoba dan bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak," demikian bunyi Pasal 4 huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Baca Juga: KPU Ajukan Draf PKPU ke DPR, Koruptor Dilarang Maju Pilkada

Kendati demikian, KPU meminta partai politik yang melakukan seleksi bakal calon di Pilkada mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi. Hal yang sama juga diatur bagi bakal calon perseorangan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 3A angka (3) dan (4) PKPU Nomor 18 Tahun 2019.

Pasal 3A angka (3) berbunyi: "Dalam seleksi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi."

Pasal 31 angka (4) berbunyi: "Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota diutamakan bukan mantan terpidana korupsi."

Baca Juga: PPP Mewanti-wanti KPU soal Larangan Mantan Koruptor Maju Pilkada

Sebelumnya, KPU mengaku akan melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam Pilkada. Larangan itu bisa diwujudkan karena KPU menemukan novum baru, yakni adanya calon kepala daerah yang sudah ditahan karena kasus korupsi, tapi masih bisa memenangkan kontestasi.

"Lah, padahal orang yang sudah ditahan ini ketika terpilih, dia tidak bisa memerintah, yang memerintah kan orang lain, digantikan orang lain. Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tetapi orang lain," kata Ketua KPU Arief Budiman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 11 November 2019.

Sumber: okezone

KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

KPU Terbitkan Peraturan, Eks Koruptor Bisa Maju Pilkada

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya