JAKARTA - Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda, dianggap melawan hukum dan dapat ditindak sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Benny sebelumnya mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat dan menyatakan tidak akan tunduk dengan aturan dari Jakarta atau pemerintahan Indonesia.

Deputi V Bidang Politik, Hukum, Kemanan dan HAM Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan hukum internasional telah mengatur definisi pemerintahan yang sah. Menurut dia, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah menekankan bahwa pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memiliki kendali efektif terhadap suatu wilayah.

"Dan hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah Pemerintah Republik Indonesia," ucap Dani melalui keterangan tertulis kepada MNC Media, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Papua Barat Masih NKRI, DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Benny Wenda

Bukti bahwa pemerintahan RI memiliki kendali atas Provinsi Papua dan Papua Barat bisa dilihat misalnya dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di kedua daerah tersebut yang dilakukan lewat proses demokratis.

Kendali di dua provinsi itu juga memiliki kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

"Sebaliknya, klaim pemerintahan ULMWP tidak memenuhi kriteria pemerintahan yang sah menurut hukum internasional," tegas Dani.

Baca Juga: Benny Wenda Deklarasi sebagai Presiden, Fadli Zon: Pemerintah Malah Sibuk Urus Habib Rizieq!

ULMWP, kata dia, bahkan tidak memenuhi kriteria sebagai belligerent dalam kerangka hukum humaniter internasional, terlebih pemerintahan sementara, sehingga seluruh aktivitasnya wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia.

"Berdasarkan argumentasi di atas, maka secara politik tindakan ULMWP ini dapat dianggap sebagai melawan hukum nasional NKRI dan dapat ditindak sesuai hukum nasional yang berlaku," tutup Dani.