-
Hasil Sepakbola Asian Games 2023: Timnas Indonesia U-24 Tertinggal 0-1 dari Taiwan U-24
47 menit lalu -
Presiden Jokowi Groundbreaking Hotel Nusantara Bintang 5 di IKN
45 menit lalu -
Jadi Penjahat di The Expendables 4, Iko Uwais Kabarnya Dibayar Miliaran
49 menit lalu -
Lapak Pemulung di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Membumbung
55 menit lalu -
Viral Atlet Futsal Tendang Kepala Lawan Saat Selebrasi, Kadispora: Sudah Disanksi
53 menit lalu -
Jurgen Klopp Merendah soal Peluang Liverpool Tembus Final Liga Europa 2023-2024
55 menit lalu -
Hasto Ungkap Alasan PDIP Fokus Isu Kedaulatan Pangan di Rakernas IV
50 menit lalu -
Cerita 'keajaiban, ketangguhan' tanaman Indonesia yang jadi koleksi institusi seni botani terbesar dunia
41 menit lalu -
Intip Keseruan Susi Pudjiastuti Nostalgia ke Pelelangan Ikan
57 menit lalu -
Tidak Ada Rekaman CCTV, Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Siswi SD Dicolok di Gresik
37 menit lalu -
Timnas U-24 Indonesia vs Taiwan: Laga Penentu Nasib Garuda Muda
38 menit lalu -
Kejar Sendal Terjatuh ke Kali Ciliwung, Bocah 7 Tahun Tewas Tenggelam
45 menit lalu
KY Prioritaskan Pengawasan Kasus KSP Indosurya
JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia memastikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menjadi prioritas pengawasan lembaga tersebut.
"Sama dengan yang lain, kita akan mengikuti proses persidangan kasus ini," kata Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata dilansir Antara, Rabu (17/5/2023).
Beberapa waktu sebelumnya, KY bersama Mahkamah Agung (MA) telah membahas kemungkinan penerapan mystery shopper atau pengawas yang berpura-pura menjadi pihak yang berperkara untuk suatu kasus yang sedang ditangani.
Namun, tidak diketahui pasti apakah strategi yang telah diterapkan di beberapa negara dalam mengawasi dunia peradilan tersebut juga diterapkan KY dan MA dalam mengawasi kasus KSP Indosurya.
"Jadi kasus (KSP Indosurya) termasuk salah satu yang jadi prioritas karena besar dan melibatkan banyak masyarakat," ujarnya.
Saat ditanya apakah prioritas pengawasan kasus KSP Indosurya tersebut karena instruksi atau arahan pemerintah, Mukti mengatakan atensi tidak hanya datang dari Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) saja, namun juga dari berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Jadi bukan dari Pak Mahfud saja dari LSM juga banyak," ujarnya.