0
Thumbs Up
Thumbs Down

Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

Republika Online
Republika Online - Thu, 29 Oct 2020 07:46
Dilihat: 46
Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

JAKARTA -- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota diminta untuk mampu menangani krisis komunikasi di pemerintahan daerah masing-masing. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Selamatta Sembiring mencontohkan, Diskominfo harus memiliki skill manajemen krisis di tengah bencana alam atau terdapat deadlock komunikasi antara Pemda dan DPRD.

"Misalnya ada krisis komunikasi yakni beda pendapat antara Pemda dan DPRD. Diskominfo yang harus menanganinya. Atau bagaimana hal itu jangan sampai itu terjadi. Contoh lainnya saat terjadi bencana alam, (Diskominfo) harus bergerak cepat, apakah bikin media centre, pusat pelaporan atau langkah-langkah konkret lainnya," ujar Selamatta dalam rilisnya, Rabu (28/10).

Di hadapan ratusan Kepala Dinas Kominfo, Selamatta menegaskan selain dituntut punya sense of crisis terkait komunikasi, Diskominfo juga didorong memiliki database yang lengkap terkait kebijakan masing-masing pemerintahan daerah. Hal ini lantaran Diskominfo punya tugas tambahan yaitu mempersiapkan naskah pidato Gubernur, Bupati/Wali Kota dalam setiap acara resmi atau momen-momen tertentu.

"Makanya Diskominfo harus kuat databasenya, jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan daerah itu berdasarkan data-data yang akurat," ujarnya.

Pihaknya, lanjut Selamatta, telah menyiapkan beberapa Juknis, antara lain Juknis monitoring Isu dan manajemen komunikasi Krisis, Juknis Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik, Juknis Pelayanan Informasi Publik dan Juknis Pengelolaan Hubungan Media dan Kehumasan Pemda. Juknis-juknis ini menjadi pedoman masing-masing Kepala Dinas Kominfo dalam menjalankan fungsi manajemen komunikasi.

"Kepala Dinas Kominfo itu sekaligus merangkap sebagai PPID. PPID itu punya tugas pelayanan, sampai penyelesaian sengkata. Lewat juknis yang sudah disiapkan ini, seluruh aduan masyarakat termasuk sengketa informasi bisa berakhir di PPID, tidak harus sampai diproses di KIP (Komisi Informasi Pusat)," ujar Tenaga Ahli Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Ismali Cawidu.

Sementara, Redaktur Eksekutif infopublik.id, Ahmed Kurnia menekankan pentingnya Diskominfo memiliki sentiment analysis terkait opini publik dan aspirasi publik karena berperan penting sebagai umpan balik kebijakan publik dan komunikasi krisis.

"Petunjuk teknis pengelolaan media dan komunikasi bagi Diskominfo ini merangkum bagaimana cara memonitoring krisis komunikasi dan langkah-langkah apa dalam menangani komunikasi krisis. Diskominfo harus bisa melakukan sentiment analysis selera publik terkait informasi," ujar Ahmed.


Berita Terkait
  • Jubir Presiden Dorong Penguatan Komunikasi Publik Pemda
Berita Lainnya
  • Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki
  • Kalahkan Juventus, Jawaban Barcelona Soal Krisis Manajemen

Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

Lewat Juknis NSPK, Komunikasi Pemerintah Daerah Diperbaiki

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya