0
Thumbs Up
Thumbs Down

LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

Republika Online
Republika Online - Tue, 22 Sep 2020 10:37
Dilihat: 36
LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen atau tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara-perkara yang terkait dengan kasus Djoko Tjandra. Hal tersebut dipandang perlu dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

"Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (22/9).

Dalam kasus Djoko Tjandra ini terdapat beberapa tersangka yang tengah berjalan di kejaksaan dan kepolisian. Pada saat proses penegakan hukum yang sedang berjalan, publik lalu dikejutkan dengan terjadinya peristiwa kebakaran Gedung Kejaksaan Agung.

Dalam keterangan Bareskrim Polri, terdapat dugaan adanya perbuatan pidana dalam peristiwa kebakaran tersebut sehingga saat ini dinaikkan menjadi penyidikan. Hasto berharap pengusutan para pihak yang terlibat pada kasus terkait Djoko Tjandra ini dapat membongkar pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan di luar hukum dan keadilan.

Mencermati pihak yang saat ini ditetapkan tersangka dan dugaan pihak terkait lainnya yang sedang dikembangkan penyidik, didapati adanya berbagai macam latar belakang profesi, di antaranya jaksa, polisi, advokat, instansi yang berwenang untuk mengurus kependudukan dan imigrasi, politisi, serta pihak swasta atau pengusaha. "LPSK membuka diri untuk memberi perlindungan kepada saksi, pelapor, saksi pelaku, dan ahli dalam perkara terkait" ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan baru dan/atau mengambil alih penanganan perkara dan/atau melakukan supervisi dalam penanganan perkara tersebut. "Sehingga independensi dan kredibilitas proses penegakan hukum terhindar dari konflik kepentingan," kata Hasto.


Berita Terkait
  • Jenderal Napoleon Melawan dan Minta Penyidikan Dihentikan
  • Infografis 5 Pertimbangan 9 Provinsi Jadi Prioritas
  • Kejakgung Izinkan KPK Usut Pihak Lain di Kasus Djoko Tjandra
Berita Lainnya
  • Spanyol Catat Lebih dari 31 Ribu Kasus Baru Covid-19
  • Menularkan Covid-19 pada Orang Lain di Mata Islam

LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

LPSK Dorong Presiden Bentuk Tim Kasus Djoko Tjandra

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya