Penulis : Mustar || Editor : Doddi Irawan

- Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tahun 2020 menurun signifikan.

Tahun lalu tercatat 11.736 hektar hutan dan lahan terbakar. Tahun ini menurun drasris, 1.132 hektar.

Hal itu diungkapkan Pjs Gubernur Jambi, Restuardy Daud kepada pers, di Posko Penanggulanngan Karhutla Provinsi Jambi, di terminal lama Bandara Sultan Thaha, Jambi, Sabtu, 28 November 2020.

Konferensi pers dilakukan Ardy Daud seusai meninjau hutan dan lahan menggunakan helikopter.

Hadir dalam konferensi pers itu, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI M Zulkifli, Kapolda Jambi diwakili Direskrimsus Kombes Pol Edy Faryadi, dan Kepala BPBD Provinsi Jambi Bachyuni Deliansyah.

Ardy Daud menyatakan, tanggal 30 November 2020 status Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Jambi akan berakhir.

Hasil evaluasi tim Satgas Karhutla, tahun 2020 terjadi penurunan luasan lahan terbakar sangat signifikan.

Luas lahan terbakar tahun 2019 mencapai 11.736 hektar. Berdasarkan laporan Kepala BPBD Provinsi Jambi, tahun ini hanya 1.132 hektar.

Satgas Karhutla sudah mengambil beberapa langkah. Dukungan cuaca atau iklim sepanjang tahun ini sangat membantu.

Hasil itu juga didapat dari pemantauan, pengendalian lapangan dan operasi di darat, yang dilakukan lebih cepat satu bulan sebelum musim kemarau oleh jajaran TNI, kepolisian, Manggala Agni, masyarakat, dan tim terpadu.

"Pemerintah juga telah melakukan klasterisasi terhadap seluruh perusahaan di lapangan, untuk memudahkan koordinasi," kata Ardy.

Menurut Ardy Daud, Polda Jambi telah menginisiasi aplikasi monitoring karhutla Asap Digital. Kemudian didirikan posko di Sadu dan Berbak, Tanjungjabung Timur.

Satgas juga telah melakukan beberapa review, untuk tindak lanjut tahun akan datang.

Forkopimda pun akan melanjutkan menyusun rencana kerja atauroad map, untuk penanganan karhutla tahun 2021.

"Ini nanti disesuaikan kondisi iklim dan cuaca tahun 2021. Kepala BMKG melaporkan, tahun 2021 musim hujan berkurang sekitar Februari," jelas Ardy.

Ardy Daud mengungkapkan, langkah penanganan disusun agar lebih terkoordinir, lebih siap, masuk dalam perencanaan, dan didukung anggaran.

"Kita juga akan merekomendasikan beberapa langkah yang lebih permanen untuk penanganan karhutla. Ini akan ditindaklanjuti oleh tim, misalnya evaluasi dan penegakan hukum," tutur Ardy.

Dalam peninjauan lapangan, Ardy Daud melihat kondisi di beberapa tempat, seperti perbatasan Sumsel, Tanjung Jabung Timur, Bungo, Tebo, dan Batanghari.

Secara umum, daerah-daerah yang dikhawatirkan terbakaran malah basah.

Untuk DAS di Pelepat, di beberapa titik terjadi banjir. Kepala BPBD provinsi diminta berkoordinasi kabupaten untuk menanggulangi banjir.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Edy Faryadi menyebutkan, aplikasi Asap Digital bisa menjadi alat bantu, untuk memudahkan melihat secara visual adanya asap dan api.

"Penurunan luasan karhutla berkat kerja sama masyarakat, pemerintah dan TNI/Polri. Kami akan memuatroad map untuk 2021. Semua dikaji. CCTV Asap Digital 2020 ditempatkan di 15 titik," paparnya.

Edi menjelaskan, tahun 2019 Polda Jambi menangani 45 kasus karhutla dengan 60-an tersangka.

Tahun 2020 turun drastis, hanya ada 13 kasus, itupun luasannya jauh sekali berkurang.

"Dari 13 kasus yang kami tangani, semuanya perorangan, tidak ada perusahaan," ujar pamen yang dimutasi ke Mabes Polri ini.

Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah mengungkapkan, anggaran untuk operasi darat dibantu melalui APBD Perubahan sekitar Rp 600 juta.

"Anggaran itu untuk pasukan yang bergerak di tiga titik, yaitu Medak, Sadu, dan Berbak. Juga ada dukungan helikopter dari BNPB," kata Bachyuni yang akrab disapa Bayu. ***