JAKARTA - Partai Demokrat lagi-lagi mengkritisi utang Indonesia. Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kini Sekertaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis yang berkomentar soal utang negara.

Hasbil menyebut bahwa rezim pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan utang yang mencapai Rp7.733,99 triliun. Bahkan, rasio utang RI saat ini sudah berada di level 40%.

"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yg sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?" tulis Hasbil dalam cuitannya di Twitter, di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga: Dikritik AHY soal Utang, Begini Respons Menohok Anak Buah Sri Mulyani

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, data Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BPK RI yang digunakan oleh Hasbil dalam cuitannya tentu telah dibaca dan pelajari. Hanya saja, kondisi tersebut sudah terpaut 2 tahun anggaran dari sekarang.

"Pula, 2020 merupakan tahun puncak himpitan pandemi COVID-19 terjadi. Saya jelaskan ya. Di tahun 2020 ekonomi melambat, penerimaan tertekan, tapi disisi lain kita harus meningkatkan belanja untuk penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Konsekuensinya: Defisit APBN melebar. Hari ini kita bisa menilai secara objektif Perppu 1/2020 itu terobosan penting," tegas Yustinus.

Baca Juga: Sri Mulyani Ngaku Bulu Kuduk Berdiri Setiap Bahas Utang

Sekarang sudah 2023, pandemi beralih ke fase endemi di mana aktivitas bergeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya, data tahun 2020 bagi Yustinus tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.

"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," ucapnya.