GenPI.co - Sugiyanto selaku pakar kebijakan publik memberikan sanjungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menyikat mafia tanah.

Seperti diketahui, Jokowi telah melakukan langkah tegas dengan memberikan perintah langsung kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto untuk memberantas mafia tanah.

Di mata Sugiyanto, perintah Jokowi tersebut sudah tepat karena untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

"Itu kan (mafia tanah, red) terjadi sejak lama, dari orde baru hingga reformasi sampai sekarang. Sudah ada banyak fakta bahwa mereka melibatkan oknum-oknum BPN lah, ada yang tanahnya tiba-tiba sertifikatnya digandakan, belum lagi tanahnya yang diserobot oleh pengembang-pengembang yang sebenarnya hak dasar masyarakat atas tanah," ujar Sugiyanto dari rilis yang diterima GenPI.co, Selasa (6/12).

"Jadi kalau presiden telah memberi perintah, memang prosesnya tidak akan bisa cepat atau instan. Tapi yang penting substansi memerintahkannya itu untuk memenuhi rasa keadilan," sambungnya.

Menurutnya, untuk memberantas mafia tanah tidak mudah dan kadang melalui proses yang panjang.

Oleh karena itu, Hadi Tjahjanto tidak bisa melakukannya sendirian, perlu keterlibatan banyak pihak. Apalagi diduga mafia tanah juga sampai ke pelosok kampung.

Perlu adanya sinergi yang baik dalam melibatkan TNI-Polri dan penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan kasus mafia tanah.

"Jadi harus melibatkan TNI-Polri, nggak bisa sendirian. Nantinya yang terbukti mafia harus dihukum yang berat, agar menimbulkan efek jera," ucap Sugiyanto.

Selain itu, kata Sugianto, mafia tanah tidak hanya dari kalangan luar bisa, tapi juga melibatkan oknum internal dari BPN sendiri.

Oleh sebab itu, dia mendorong Menteri Hadi Tjahjanto untuk membenahi internal dari Kementerian yang dipimpinnya.

"Menterinya sudah bagus, mantan panglima TNI, bukan hanya mafia yang dihadapi tapi internal sendiri, dari birokrasinya sendiri," ucapnya.

Tak hanya itu, Sugiyanto juga ingin sistem penerbitan sertifikat dibenahi agar tidak muncul sertifikat-sertifikat ganda di masyarakat.

"Kemudian dari sisi birokrasinya disederhanakan, kemudian dibikin sistem yang aman jadi nggak mungkin lagi ada sertifikat yang bisa digandakan. Tidak bisa lagi ada sertifikat yang balik nama tanpa ada bukti penjualan, kan mafia mainnya di situ," tuntasnya.(*)

Video seru hari ini: