0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

Citra Indonesia
Citra Indonesia - Wed, 22 Sep 2021 23:18
Dilihat: 55
Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

SURABAYA, - Pemerintah memiliki kebijakan metrologi legal untuk mengendalikan dan memastikan bahwa alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan dalam aktivitas perdagangan sudah sesuai ketentuan. Dengan begitu, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Dalam transaksi perdagangan, tidak hanya memperhatikan harga, ketersediaan stok, dan persoalan distribusi. Namun, juga ketepatan ukuran, takaran, dan timbangan. Dalam hal ini, pelayanan tera dan tera ulang sangat penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan dalam aktivitas perdagangan.

"Kinerja pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh seluruh Unit Metrologi Legal di kabupaten/kota seluruh Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2020, jumlah alat ukur yang ditera ulang meningkat sebesar 124 persen dibandingkan tahun 2019," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam webinar Melek Metro logi: Pedagang Patuh, Konsumen Terlindungi yang digelar Jawa Pos kemarin (21/9/2021).

Lutfi menambahkan, hingga September 2021, telah terbentuk 421 Unit Metrologi Legal yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang serta pembinaan dan pengawasan di bidang metrologi legal.

"Khusus di Provinsi Jawa Timur, kami sangat mengapresiasi karena sudah terdapat 37 Unit Metrologi Legal yang artinya hampir seluruh kabupaten/ kota atau 97 persen telah memiliki Unit Metrologi Legal," ungkapnya.

  • Mendag : "Tera Ulang Alat Ukur Timbangan Pastikan Tidak Ada Yang Dirugikan"
  • UP Metrologi Jakarta Tera Timbangan Pedagang
  • Timbangan Harus Tepat Demi Konsumen

Pencapaian tertib ukur juga diwujudkan dalam bentuk pasar-pasar tertib ukur dan daerah-daerah tertib ukur. Hingga saat ini sudah ada 1.588 pasar tertib ukur dan 60 daerah tertib ukur. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perdagangan memiliki program pembentukan juru ukur, takar, dan timbang di pasar rakyat.

"Untuk tahun 2021, telah dilatih sebanyak 421 juru ukur, takar, dan timbang di 107 kabupaten/kota dan terdapat 350 calon pengelola pasar yang telah dijadwalkan untuk dilatih sebagai juru ukur, takar, dan
timbang," sebutnya.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melatih 1.000 pengelola pasar sebagai juru ukur, takar, dan timbang setiap tahunnya melalui skema kolaborasi antara Kemendag, pemerintah daerah, dan pengelola pasar sehingga pasar-pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur dapat terus bertambah.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono menambahkan, perkembangan Unit Metrologi Legal dan pelayanan tera ulang dari 2011 hingga 2021 begitu pesat. Pihaknya telah melakukan banyak sekali pengawasan di pasar-pasar dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Kami sudah melakukan beberapa kali tindakan penegakan hukum sampai proses pengadilan, peringatan tertulis,
hingga penyegelan yang diduga melakukan tindakan tidak sesuai ketentuan," lanjut Veri.

Dalam program pasar tertib ukur, seluruh alat ukur yang digunakan di pasar tersebut telah ditera ulang. "Tujuan pembentukan pasar tertib ukur ini agar masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuanta barang yang dibeli, lalu meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat atau konsumen sehingga pedagang memperoleh pasar yang lebih baik," jelas Verti menambahkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Jatim Drajat Irawan mengungkapkan bahwa seperlima perdagangan di Indonesia berada di Jawa Timur. Karena itu, perlindungan konsumen di wilayah ini sangat penting.

"Pemprov tidak punya lagi kewenangan kemetrologian seperti diatur dalam UU 23 Tahun 2014. Hal itu diserahkan ke kabupaten/kota. Karena itu, kita lebih banyak fokus pada perlindungan konsumen," jelasnya.

Kezaliman Luar Biasa:

Sedangkan Wakil Ketua Umum PBNU Prof M. Maksum Machfoedz mengakui, tugas mengurusi masalah metrologi tidaklah mudah.

"Negara sudah melakukan banyak hal. Ada undangundang, tapi itu moral hazard. Mereka yang ngakali timbangan seperti itu sudah ada 15 abad yang lalu," terangnya.

Karena itu, dia berharap adanya perbaikan mo ral sehingga pedagang tidak melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau merugikan orang lain.

"Jangan malah tahu itu salah, tapi pura-pura tidak tahu. Tegakkanlah tim bangan itu dengan keadilan. Jangan mengurangi timbangan, jangan diutak-atik. Itu kezaliman yang luar biasa," tegasnya.

Bahkan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari sependapat bahwa penyimpangan metrologi merupakan masalah moral, kejujuran dan kepatuhan. Karena itu, metrologi harus selalu menjadi pedoman bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi elemen penting perekonomian negara.


"Ada lebih dari 62 juta pelaku UMKM di Indonesia. Jika mereka mengedepankan masa lah moral, kepatuhan, kejujuran, betapa dah syatnya perekonomian kita. BRI mempunyai kapasitas besar dalam mengukur risiko. Itu diu kur dari kepatuhan, kejujuran, moral, dan ka rakter yang biasanya diterapkan dalam konsep perkreditan," sebutnya. (jpnn/olo)

Sumber: Citra Indonesia

Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

Mendag : 1.588 Pasar dan 60 Daerah Tertib Ukur

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya