0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

Republika Online
Republika Online - Fri, 28 Jun 2019 09:11
Dilihat: 90
Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Keputusan itu diambil sembilan hakim konstitusi tanpa ada dissenting opinionalias pendapat tandingan.

"Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Sidang kemarin dibuka pukul 12.40 WIB. Pada awal persidangan, hakim konstitusi sempat memberi angin bagi kubu tim hukum BPN dengan menyatakan menolak eksepsi tim hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon dan tim hukum Tim Kampanye Nasional (TKN)Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

Meski begitu, dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya, hakim konstitusi lalu mematahkan satu per satu dalil-dalil yang diajukan tim hukum BPN. Majelis hakim menilai, dalil pemohon soal adanya pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak beralasan menurut hukum. Sebabnya, menurut hakim kon stitusi Manahan Sitompul, penanganan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM merupakan kewenangan Bawaslu. "MK hanya dapat mengadili PHPU," kata dia.

Selain itu, mahkamah juga mengatakan, pemohon tidak dapat menghadirkan alat bukti lain terkait adanya 22.034.193 pemilih siluman. Hakim konstitusi juga mengungkapkan alat bukti berupa rekaman video yang diajukan pihak Prabowo-Sandiaga tidak mampu memperkuat dalil kecurangan oleh oknum petugas pemungutan suara.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan klaim pemohon bahwa perolehan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebesar 63. 573.169 suara atau 48 persen dan untuk Prabowo -San diaga sebesar 68.650.239 suara atau 52 persen tak jelas. Hakim Arief Hidayat menyebutkan, setelah mahkamah mencermati, pemohon tidak melampirkan bukti hasil rekapitulasi yang lengkap dari 34 provinsi. "Hasil foto dan pindai, tidak jelas mengenai sumbernya," kata Arief .

Hakim kons ti tusi menilai pi hak Prabowo-Sandiaga juga ragu atas dalil bahwa capres- cawapres 02 itu men dapatkan nol suara di 5.268 tem pat pemungutan suara (TPS). Pihak 02 disebut ti dak pasti menyebutkan jumlah dan lokasi terjadinya perolehan suara nol.

Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra

Anggota majelis hakim Saldi Isra juga membacakan bahwa dalil tim BPN mengenai TPS siluman tidak beralasan secara hukum. Tim BPN mendalilkan ditemukannya 2.984 TPS siluman, dengan sekitar 895.200 suara siluman dengan membandingkan antara jumlah TPS melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-KPT/01/KPU/IV/2019 sebanyak 810.352 TPS dan data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU, yaitu sebanyak 813.336 TPS.

Hakim MK menilai rentannya keamanan Situng KPU tak ada korelasi dengan hasil rekapitulasi. Hakim MK juga menilai pemohon tak berhasil membuktikan dalil ketidaknetralan aparat.

Mahkamah menilai, saksi pemohon dan viideo yang dijadikan bukti tak membuktikan ketidak netralan seorang oknum anggota Polres Batubara, Sumatra Utara. Hakim MK juga menilai perintah pengerahan aparat dan kecurangan pada acara pelatihan yang digelar TKN juga tak relevan.

Menanggapi putusan kemarin, Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto menyatakan hakim MK tidak membantah adanya kecurangan dalam Pilpres 2019. "Cuma selalu dikatakan kecurangan itu terli bat langsung enggak dengan suara? Tapi, kecurangan itu tidak pernah bisa dibantah," ujar dia di gedung MK.

Sementara itu, Ketua tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan alat bukti yang diajukan oleh pihak 02 memang belum ada yang menguatkan permohonan mereka. "Semua dimentahkan, baik oleh kuasa hukum termohon dalam hal ini KPU, pihak terkait, dan dimentahkan juga oleh Bawaslu dan ditolak oleh majelis hakim sebagai tidak beralasan hukum," kata Yusril.

Berita Terkait
  • Pernyataan Jokowi dan Prabowo Bikin Keamanan Kondusif
  • Prabowo Kumpulkan Pimpinan Parpol Koalisi Usai Shalat Jumat
  • Ini Alasan MK Tolak Gugatan Pilpres Prabowo-Sandi
Berita Lainnya
  • Restorasi Masjid Tua di Turki Berumur 7 Ratus Tahun Rampung
  • Hormati MU, Lukaku tak Memaksa Minta Dijual ke Inter

Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

Mengapa MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandi?

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya