0
Thumbs Up
Thumbs Down

Mensos Sorot Penyaluran Bansos di Bali

Nusabali
Nusabali - Wed, 20 Oct 2021 06:03
Dilihat: 40
Mensos Sorot Penyaluran Bansos di BaliMANGUPURA,
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini meminta penyaluran bantuan sosial (Bansos) di Bali dipercepat. Risma menyebut sampai saat ini ada 75.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan sejak Juli hingga September 2021.

Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan para pendamping sosial, Risma menekankan agar sesegera mungkin mencairkan bantuan. "Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur, beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah pak," kata Risma dalam kegiatan evaluasi penyaluran bansos di Hotel Courtyard by Marriot, Seminyak, Kuta, Badung, Selasa (19/10).

Dia juga mengingatkan, kondisi perekonomian Bali masih belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi lesu, anggaran negara berupa bantuan sosial menjadi faktor penting yang mendorong geliat perekonomian.

"Kalau masih ada ribuan KPM belum cair, maka ekonomi di level bawah tidak bergerak. Sementara ini sudah pertengahan Oktober pak. Kalau tidak segera dicairkan akan segera kena blokir," kata Risma dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, Risma mengingatkan stakeholder dalam pengelolaan bansos untuk peka melihat perkembangan di tengah-tengah masyarakat. Mensos Risma meminta hadirin yang berada dalam ruangan rapat untuk menyelami kondisi KPM yang merupakan kelompok masyarakat termiskin. "Jangan samakan dengan kita dan bapak/ibu yang masih bisa makan. Mereka termasuk yang tidak tahu apakah hari ini bisa makan atau tidak," tegasnya.

Oleh karena itu, Risma meminta semua pihak untuk mempercepat pencairan bantuan. Terutama di beberapa daerah di Bali, di mana data KPM yang belum transaksi masih cukup tinggi.

Di Kabupaten Bangli, untuk Bantuan Pangan Non Tunai/Kartu Sembako terdapat 900-an KPM belum transaksi pada bulan Juli-September. Melihat kondisi tersebut, dia meminta agar bantuan bisa disalurkan dengan uang tunai dan dirapel. Untuk keperluan tersebut, Mensos meminta KPM bisa dikumpulkan dan segera dibayarkan hak-haknya. Bahkan, Risma juga menelepon Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana dan Bupati Karangasem I Gede Dana, agar disiapkan tempat untuk bisa menjadi titik pembayaran KPM. Karena memang banyak KPM yang belum bertransaksi.

Terkait pencairan bansos ini, Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali, Dewa Gede Mahendra Putra saat dihubungi NusaBali, Selasa kemarin mengatakan pencairan bansos untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sepenuhnya pada Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Saat ini bansos untuk masyarakat sudah pencairan.

Dewa Mahendra menyebutkan Dinas Sosial Provinsi Bali sifatnya melaksanakan fungsi koordinasi dalam proses pencairan bansos masyarakat tersebut. Namun, tetap mendorong agar prosesnya bisa cepat. "Untuk pencairannya sepenuhnya ada di Himbara. Sementara untuk data para penerima itu ada di kabupaten/kota," ujar Dewa Mahendra.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali ini menegaskan, Provinsi Bali hanya sebatas melaksanakan fungsi koordinasi dalam proses pencairan KPM di daerah. Namun demikian tetap mendorong supaya bank Himbara secepatnya merealisasikan bantuan sosial tersebut. "Kami di Dinas Sosial Provinsi Bali melaksanakan fungsi koordinasi, tetap mendorong Himbara mencairkan segera," ujar Dewa Mahendra.

Data yang disampaikan Dewa Mahendra, dana bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diminta dipercepat. Kata dia, dana bansos dari Kemensos untuk masyarakat Bali dari Januari sampai dengan September 2021 tercatat sebesar Rp 474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 214.886.775.000 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp 259.214.800.000. "Untuk periode Januari sampai dengan Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujar Dewa Mahendra.

Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. Untuk PKH dari pagu nominal Rp 73.912.875.000 untuk 106.859 KPM, sudah terealisasi sebesar Rp 71.212.725.000. Sehingga yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp 2.700.150.000 untuk 3.701 KPM.

Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp 86.620.200.000 untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp 82.748.600.000 untuk 125.009 KPM. Sementara yang belum cair/belum terealisasi sebesar Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM.

"Jadi bantuan sosial yang belum cair/belum terealisasi pada periode Juli sampai dengan September 2021 sebesar Rp 6.571.750.000, yang terdiri dari Rp 2.700.150.000 dana PKH untuk 3.701 KPM, dan dana BPNT Rp 3.871.600.000 untuk 19.358 KPM," ujar birokrat asal Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan/Kabupaten Buleleng ini.

Dilanjutkan Dewa Mahendra, saat ini ada 3.701 KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum melakukan pencairan, tersebar di Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.

Sementara sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi tersebar di Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Dewa Mahendra menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos RI baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada bank yang tergabung dalam Himbara sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Bapak Gubernur juga meminta Bupati/Walikota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencairan dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," kata mantan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Bali ini.

Selain itu, menurut Dewa Mahendra Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diharapkan mempercepat perbaikan/penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur agar dana Bansos cepat direalisasikan. "KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana bansos ini benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19 ini," tegas Dewa Mahendra. *nat, dar
Sumber: Nusabali

Mensos Sorot Penyaluran Bansos di Bali

Mensos Sorot Penyaluran Bansos di Bali

Mensos Sorot Penyaluran Bansos di Bali

Mensos Sorot Penyaluran Bansos di Bali

Mensos Sorot Penyaluran Bansos di Bali

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya