0
Thumbs Up
Thumbs Down

Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

Republika Online
Republika Online - Sat, 21 Sep 2019 00:07
Dilihat: 27
Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

JAKARTA -- Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tetap diharapkan nantinya disahkan menjadi UU yang menggantikan KUHP saat ini. Itu disampaikan Ketua Tim Pembahasan RKUHP dari Pemerintah Muladi, lantaran KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan dari kolonial Belanda yang telah berumur lebih dari 100 tahun.

"Saya berpikir, pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan. Jadi masuknya KUHP Belanda ini ke Indonesia tahun 1918, itu melalui pendidikan hukum," ujar Muladi saat menggelar konferensi pers dengan wartawan di Graha Pangayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9).

Menurutnya, Indonesia harus mempunyai kitab undang hukum pidana yang dibuat sendiri dan bersifat keIndonesiaan. Muladi menilai, itu penting sebagai sebuah negara berdaulat mempunyai peraturan atau hukum yang merupakan hasil pemikiran dan konsensus bersama.

"Saya sudah 35 tahun mengkaji masalah ini (RKUHP). Jadi kritik yang terjadi, oleh pers, media, media sosial, dan pakar pakar tertentu, itu saya lihat kritik itu bersifat sporadis dan ad hoc. Artinya apa? Artinya tidak mendasar karena sebenarnya RKUHP ini merupakan rekodifikasi total. Bukan amandemen, bukan revisi, tapi rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial belanda selama 100 tahun," kata Muladi.

Apalagi, Muladi mengungkap, Pemerintah dalam menyusun RKUHP mengacu pada Pancasila, UUD 1945, HAM, dan juga asas asas umum yang diakui bangsa universal.

Sehingga, mantan Menkumham ini menyebut KUHP tidak hanya merumuskan partisipasi Indonesia, tapi juga mempertimbangan prinsip-prinsip universal.


"Jadi kita tidak hanya merumuskan partisipasi Indonesia. Jadi dalam hal hal ini yang dicakup adalah pertama, adalah filosofisnya, kedua adalah kriminalisasi nya perbuatan-perbuatan pidana dan yang ketiga adalah sistem pertanggungjawaban pidana dan kita juga mengatur tentang korporasi," kata Muladi.

Berita Terkait
  • KPK Mulai Telusuri Aset Imam Nahrawi
  • Yasonna Bantah RKUHP Ringankan Ancaman Pidana Koruptor
  • DPR Pertimbangkan Keputusan Jokowi Tunda Pengesahan RKUHP
Berita Lainnya
  • Warga Perantauan di Riau Pilih Pulang Kampung
  • Nafas Pendidikan Yang Berkemajuan

Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

Meski Ditunda, RKUHP Nantinya Harus Tetap Diundangkan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya