Prediksi: Paris Saint-Germain vs Metz

53 menit lalu
SEA Games 2021: Jonathan Khemdee, Bek Thailand yang Jadi Sasaran Amarah Netizen Indonesia

45 menit lalu
5 Pemain Timnas Indonesia U-23 yang Main Kurang Maksimal di SEA Games 2021, Nomor 1 Paling Disorot

36 menit lalu
Inter Milan vs Sampdoria: Giampaolo Enggan Bantu AC Milan

52 menit lalu
5 Hal Unik dari J1 League 2022, Termasuk Banjirnya Pemain Brasil

37 menit lalu
9 Desain Halaman Belakang Rumah Minimalis Tipe 32 Terbaik 2022, Bisa Jadi Pilihan!

12 menit lalu
Dasar Hukum Belum Ada, Transaksi Nirsentuh di Tol Disarankan Ditunda

43 menit lalu
Subsidi Energi Ditambah, Erick Thohir: Agar Tidak Membebani Rakyat

56 menit lalu
IKAPPI Beberkan Fakta Stok hingga Harga Minyak Goreng di Pasar, Ternyata

33 menit lalu
Kemenag: 96 Persen Jamaah Haji Sudah Konfirmasi dan Pelunasan

53 menit lalu
Pembatasan Senjata Api Dilonggarkan, Pembelian Senpi Melonjak Drastis Naik 3 Kali Lipat

48 menit lalu
10 Toko Perabotan Rumah Tangga Murah Meriah. Harga Distributor!

32 menit lalu

Muhaimin: Pembangunan Ibukota Negara Jangan Terlalu Bebani APBN

Republika Online - Wed, 19 Jan 2022 17:31

Dilihat: 234

Muhaimin: Pembangunan Ibukota Negara Jangan Terlalu Bebani APBN

JAKARTA - Pemerintah berencana menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), termasuk menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang dengan meminimalkan alokasi APBN dalam proyek pembangunan IKN.

"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," ujar Muhaimin, Rabu (19/1/2022).

Pemerintah, kata Gus Muhaimin, perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang di kemudian hari.

"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama pada program PEN 2022," tuturnya.

Dikatakan Gus Muhaimin, pemerintah harus bijak dalam menggunakan dana PEN dan segera melakukan perincian serta perhitungan alokasi terhadap kluster-kluster PEN sehingga dana PEN dapat dioptimalkan untuk melajutkan program pemulihan yang sudah berjalan.

"Pemerintah harus terus berkoordinasi dengan DPR dan menjadikan masukan DPR sebagai pertimbangan dalam menentukan porsi APBN dalam pembangunan IKN," urainya.

Menurut Gus Muhaimin, DPR berkomitmen mengawal dan mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN serta mengawasi penggunaan APBN.

Berita Terkait