0
Thumbs Up
Thumbs Down

Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

Republika Online
Republika Online - Fri, 29 May 2020 00:28
Dilihat: 36
Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta Pemerintah mengkaji lima hal ini dari kebijakan new normal. "Pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal, dan penjelasan yang objektif dan transparan," ujar Haedar dalam siaran pers tentang Pemberlakuan New Normal yang diterima di Jakarta, Kamis (28/5).

Penjelasan yang objektif dan transparan yang dimaksud terutama yang terkait dengan: (1) dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini, (2) maksud dan tujuan new normal, (3) konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik, (4) jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, (5) persiapan-persiapan yang saksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Covid-19.

"Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing," ujar Haedar.

Kesimpangsiuran mengenai penafsiran new normal ini dipandang menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan, kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan.

Sementara, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerintah justru mulai mewacanakan new normal.

"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan saksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya," ujar Haedar.

Ia mengatakan dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dengan demikian sepenuhnya Pemerintah bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal yang akan diterapkan di Indonesia.

"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu kesaksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia," kata Haedar Nashir pula.



Berita Terkait
  • Pemprov Sulsel Optimistis Berlakukan Tatanan Normal Baru
  • TNI Siapkan 1.709 Personel Terkait Normal Baru Sumbar
  • Pangandaran Bersiap New Normal
Berita Lainnya
  • Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal
  • SMAN 112 Jakarta Siapkan Kuota PPDB untuk Anak Tenaga Medis

Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

Muhammadiyah Minta Kajian Lima Hal dari New Normal

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya