0
Thumbs Up
Thumbs Down

Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

Republika Online
Republika Online - Thu, 16 Jul 2020 20:33
Dilihat: 32
Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

JAKARTA -- Setelah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD datang ke DPR RI pada Kamis (16/7) untuk mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), nasib RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tetap belum terang. Pimpinan DPR menyatakan nasib RUU HIP akan ditentukan di masa sidang berikutnya.

"Mekanisme akan dibicarakan apakah dicabut atau penggantinya ini akan diatur masa sidang depan dan walau diganti dengan BPIP yang hanya mengatur lembaga," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).

Dasco mengatakan, DPR RI tidak akan membahas sebelum menerima masukan yang komplit dari masyarakat. Artinya nasib RUU HIP masih belum jelas pencabutannya.

Politikus Gerindra Gerindra itu mengatakan, pemerintah memang tidak menyetujui pembahasan RUU HIP yang membahas ideologi Pancasila. Atas dasar itu, Menkopolhukam Mahfud MD hadir ke DPR RI pada Kamis (16/7) ini untuk mengusulkan RUU BPIP.

"Sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP yang mengatur lembaga yang bertugas untuk mensosialisasikan pancasila yang sudah final," kata Dasco menegaskan.

Sebagaimana diketahui, DPR RI menerima perwakilan pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyerahkan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Dikatakannya, konsep RUU tersebut berbeda dengan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).

"Ada dua lampiran lain (diserahkan) yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," ujar Mahfud di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Ia mengatakan, RUU BPIP merupakan respons terkait polemik yang mengiringi RUU HIP. Selain itu, RUU BPIP akan memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

"Itu ada di dalam RUU ini menjadi menimbang butir dua sesudah Undang-Undang Dasar 1945, menimbangnya butir dua itu TAP MPRS Nomor 25 Tahun '66," ujar Mahfud.

Perumusan Pancasila juga akan kembali merujuk pada 18 Agustus 1945. Di mana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dengan lima sila dalam satu kesatuan makna dan satu tarikan napas pemahaman.

"Ini adalah satu sumbang saran dari pemerintah kepada DPR dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka seluas-luasnya masyarakat yang ingin berpartisipasi membahasnya dan mengkritisinya," ujar Mahfud.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa lembaganya akan menerima berbagai pendapat dari berbagai elemen terkait RUU BPIP. RUU ini, tegas Puan, tidak akan mengintervensi ideologi Pancasila. "Substansi pasal-pasalbBPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP," ujar Puan.


Berita Terkait
  • Rektor UMJ: Waspadai Gerakan Ubah Pancasila
  • Pembahasan RUU BPIP Tunggu Masukan Publik
  • DPR dan Pemerintah Hentikan Pembahaasan RUU BPIP
Berita Lainnya
  • Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut
  • Rumah Zakat Salurkan 20 Paket KLY ke Keluarga Pra Sejahtera

Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

Nasib RUU HIP Diatur di Masa Sidang Berikut

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya