0
Thumbs Up
Thumbs Down

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Republika Online
Republika Online - Tue, 18 Feb 2020 20:41
Dilihat: 30
Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

JAKARTA -- Sejumlah organisasi pers mempertanyakan urgensi diseretnya pasal dalam Undang Undang 40/1999 tentang Pers ke dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana, serta sanksi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengaku terkejut dan tidak percaya. Bahkan hingga saat ini, pihaknya tidak dilibatkan sama sekali dalam menyusun draft Omnibus Law.

"Kalau sampai tidak melibatkan komunitas pers saya rasa ini aneh. Karena Undang-undang Pers disusun bukan oleh pemerintah," ujar Agung di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Menurut Agung, salah satu subtansi dari kebebasan pers adalah self regulation. Artinya, pers diberi kewenangan merumuskan aturan dan mengatur dirinya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

"Sehingga ketentuan-ketentuan dalam UU 40/1999 tidak diturunkan dalam bentuk PP. Karena PP itu produk dari pemerintah bukan Dewan Pers," kata Agung.

Lebih lanjut, Agung menjelaskan, peraturan Dewan Pers dibuat oleh organisasi-organisasi pers dan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh pers yang diinisiasi Dewan Pers. Adapun pembuatan aturan tersebut dilakukan melalui serangkaian FGD dan diskusi. Setelah mengkristal baru dibawa ke Rapat Pleno Dewan Pers untuk disahkan menjadi peraturan Dewan Pers.

Sementara itu, Agung diseretnya peraturan tentang pers ke Omnibus Law membuka pintu pada pemerintah untuk mengatur melalui PP maka ini bermakna bahwa pemerintah berusaha mencabut rezim self regulation. Maka jika itu terjadi kebebasan pers akan terancam.

"Artinya ketika pemerintah bisa mengatur pers melalui PP maka selesai sudah kemerdekaan pers," keluhnya.

Selain itu, Agung juga mempertanyakan adanya revisi yang menaikkan sanksi atau denda terhadap insan pers dan media yang melanggar ketentuan pers. Padahal dalam aturan pers sebelumnya, denda yang dikenakan maksimal Rp 500 juta. Namun dalam draft Omnibus Law diubah menjadi menjadi Rp 2 milyar.

"Saya kira apa urgensinya menaikkan denda? Selama ini dendanya kan 500 juta dan diubah jadi Rp 2 miliar. Apa ingin menaikkan pendapatan negara dari nonpajak?" tanyanya dengan heran.


Berita Terkait
  • Soal Salah Ketik Draft Omnibus Law, Mahfud: Cuma Satu Pasal
  • Dewan Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law
  • Omnibus Law Bukan untuk Untungkan Investor
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Ancam Kebebasan Pers

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya