0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

covesia
covesia - Fri, 28 Jan 2022 14:43
Dilihat: 49
Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Covesia.com - Ada sebanyak enam orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) dipecat oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang korban pemecatan TKSK Linggo Sari Baganti, Maengki Irawan, ia mengaku diberhentikan secara sepihak oleh Dinas Sosial setempat melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial pada 20 Januari 2022 lalu.

Padahal menurut Maengki, para TKSK Kecamatan yang ada di Pesisir Selatan maupun Provinsi dimandat tugaskan berdasarkan SK dari Kementerian Sosial RI.

"Ini sepihak, dan perlu dipertanyakan dasar Dinas Sosial memberhentikan kita tidak jelas," sebutnya pada Covesia.com di Painan, Kamis (27/1/2022).

Diceritakannya, para TKSK Kecamatan yang diberhentikan Dinas Sosial ada sebanyak 6 orang yaitu Kecamatan Linggo Sari Baganti, Maengki Irawan, Pancung Soal, Noval Suhendri, IV Jurai, Emrida, Lengayang, Yusri, Koto XI Tarusan, Oktarina dan Batang Kapas, M. Rizal J.

"Alasan atau dasar ke-enam kita diberhentikan tidak jauh beda. Parahnya, yang di Batangkapas dia dipaksa untuk menandatangani pengusulan TKSK baru oleh pihak dinas," ucapnya.

Jika dikaji berdasarkan aturan, sambung Maengki, berdasarkan Permensos No 5 tahun 2021 pasal 47 yang berbunyi di poin G menjelaskan dimana Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten hanya membantu melakukan pembinaan peningkatan kapasitas serta penilaian kinerja dan kompetensi Korda dan Pendamping Bansos. Begitu juga dengan Korda yang ada di Kabupaten hanya sebatas Kordinasi dan Evaluasi saja.

Kemudian, terkait pemberhentian dijelaskan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK mulai diberlakukan maka Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

"Jadi jika mengacu pada aturan, yang berhak memberhentikan kami itu hanya Kemensos RI bukan Dinsos Kabupaten. Dinsos Kabupaten kewenangannya hanya pengusulan anggota baru, dan sebelum memberhentikan setau kami juga ada mekanismenya," sambungnya.

Sementara selama ini lanjutnya, mekanisme seperti yang diatur tidak dilakukan pihak Dinas Sosial. Melalui dari SP 1, SP 2 dan SP3.

"Semestinya, ada mekanismenya seperti SP1, SP2 dan SP3. Ini tidak ada," tegasnya.

Menyikapi persoalan ini, pihaknya bersama enam orang TKSK lainnya bakal melaporkan tindakan Dinsos ke pihak Kemensos dan Provinsi, serta meminta klarifikasi dan petunjuk yang jelas persoalan pemberhentian tersebut.

"Akan kita laporkan ke pihak Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Kondisi ini, kalau perlu kita juga akan melaporkan ke Ombudsman," tutupnya.

Diketahui, isi surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial tersebut dibunyikan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja saudara dari Camat Linggo Sari Baganti menunjukkan bahwa saudara dinyatakan bekerja kurang dalam mendukung dan meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan selama ini, disebabkan kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi kecamatan tempat saudara ditugaskan.

Saudara juga kurangnya mendukung percepatan Vaksin sejak tahun 2021 yang lalu maupun sampai saat sekarang di Kecamatan Linggo Sari Baganti, khusunya terhadap KPM dan keluarga KPM penerima bansos sangat diharapkan kerjasamanya oleh instansi pemerintah lainnya untuk kesuksesan program tersebut.

Pelaksanaan vaksinasi bagi penerima bansos telah ditegaskan dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan Vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid. Saudara sebagai TKSK seharusnya melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan peraturan Menteri Sosial 28 tahun 2018 tantang TKSK khususnya diatur dalam pasal 4 ayat 4 dan 5.

Di samping permasalahan tersebut pada 2021 yang lalu diterima laporan masyarakat terkait perbuatan saudara yang melakukan perbuatan yang menyalahi kewenangan. Hal ini bertentangan dengan peraturan menteri Sosial nomor 28 tahun 2018 tentang TKSK.

Berkaitan dengan tersebut di atas dengan segala hormat saudara diberhentikan sebagai TKSK kecamatan Linggo. Atas nama kedinasan, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pengabdian saudara selama ini yang telah membantu penyelanggaraan sosial di kecamatan.

Sementara Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pessel, Wendra Rovikto, ketika ditanyai oleh wartawan terkait kondisi itu melalui telepon seluler, dirinya menjawab masih ada rapat.

(ind)



Sumber: covesia

Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Pemda Pessel Pecat 6 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya