0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

Republika Online
Republika Online - Mon, 17 Feb 2020 11:34
Dilihat: 27
Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah akan menutup seluruh penambangan yang tidak berizin atau ilegal melalui Peraturan Presiden (Perpres). Wapres mengatakan, penutupan sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari penambangan ilegal mulai dari kerusakan lingkungan, longsor hingga keracunan merkuri.

"Seluruh yang tidak berizin harus ditutup, prinsipnya itu," ujar Ma'ruf usai menggelar rapat penutupan bekas lahan tambang dengan sejumlah menteri, Senin (17/2).

Ma'ruf mengungkap ada beberapa kesimpulan dari pertemuan yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo itu, yakni penutupan pertambangan tanpa izin, kemudian diikuti penegakkan hukum. Menurut Ma'ruf, nantinya, untuk tambang rakyat kecil, Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan pembinaan.

"Solusi bagi tambang rakyat kecil, yaitu pembinaan," ujarnya.

Dalam prosesnya, kata Ma'ruf, baik penutupan tambang tak berizin, penegakan hukum, maupun pembinaan tambang rakyat, Pemerintah akan membentuk tim atau satuan tugas (satgas) khusus. Nantinya, satgas akan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat TNI/Polri untuk bagian penegakan hukum.

"Kemudian penguatan peraturan perundangan yang terkait dan pembentukan tim terpadu atau satgas yang juga melibatkan TNI/Polri untuk penegakan hukumnya, jadi nanti menerbitkan Perpres," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengungkap, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat penambangan tak berizin cukup banyak yakni sekitar 8000an. Sedangkan yang berizin justru sekitar 7000an.

"Jadi besar, ini masalah. Karena itu kita akan melakukan percepatan, akan kita terbitkan perpresnya, kita terbitkan satgasnya dan juga kita akan buat kebijakan-kebijakan penanganannya yang pascatambang, baik yang menyangkut sosial maupun ekonomi," kata Ma'ruf.

Sebab, Ma'ruf mengungkap, perlunya reklamasi di lahan pascatambang jumlahnya masih sekitar 67 persen. Selain itu, Pemerintah juga akan menyusun Perpres percepatan dan penguatan koordinasi reklamasi pascatambang dan pertambangan tanpa izin (peti).


"Terkait pengendalian, pengawasan peredaran bahan-bahan kimia, sebagaimana bahan kimia yang kemudian juga beredar di masyarakat yg membahayakan juga akan diperkuat," katanya.

Berita Terkait
  • Wapres Dorong Daerah Berinovasi Kembangkan Wisata
  • Resmi Diubah, Wapres Ingatkan KNEKS Perkuat Industri Halal
  • Survei: Kepuasan Kinerja Wakil Presiden di Bawah 50 Persen
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

Pemerintah akan Tutup Seluruh Tambang tak Berizin

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya