0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

Republika Online
Republika Online - Mon, 17 Feb 2020 06:11
Dilihat: 29
Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai data sensus penduduk 2020 menjadi momentum pemerintah untuk melahirkan kebijakan yang optimal dalam memanfaatkan bonus demografi. "Melalui data itu, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat," ujar peneliti Indef Rusli Abdullah ketika dihubungi di Jakarta, Ahad (16/2).

Ia menambahkan melalui data terbaru itu maka program prioritas pembangunan nasional ke depan, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis inovasi dapat lebih optimal. "Bonus demografi itu kan supply masyarakat produktif sangat besar, maka itu pemerintah harus concern menyiapkan industri yang dapat menampung masyarakat produktif itu sehingga Indonesia dapat lebih berdaya saing global," ucapnya.

Hajatan rutin tiap dasawarsa pada tahun berakhiran 0 ini, menurut Rusli, juga menjadi kunci terwujudnya satu data kependudukan Indonesia dan sejumlah pembenahan untuk mendorong perekonomian nasional lebih baik lagi. Dari sisi kontribusi perekonomian, ia mengemukakan, peran industri pengolahan cukup besar karena merupakan penyumbang terbesar struktur Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu mencapai 19,7 persen pada 2019.

Industri pengolahan sepanjang 2019 hanya tumbuh 3,8 persen, perdagangan tumbuh 4,62 persen, pertanian tumbuh 3,64 persen, konstruksi tumbuh 5,76 persen dan pertambangan tumbuh 1,22 persen. "Pertumbuhannya masih di bawah PDB pada 2019 yang tercatat sebesar 5,02 persen. Bagusnya, industri tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, kalau tidak ini akan menjadi ancaman bonus demografi," kata Rusli.

Sedianya, Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) secara daring online mulai Sabtu, 15 Februari, pukul 00.00 WIB menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwa masyarakat hanya perlu menyiapkan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang di dalamnya terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Dokumen yang kita butuhkan itu ada NIK dan KK. Kemudian, kalau mereka mempunyai Akta Pernikahan, silakan dimasukkan, tetapi kalau tidak ada, itu akan tetap jalan," kata Suhariyanto usai memimpin Apel Siaga SP2020 di Kantor Pusat BPS Jakarta, Jumat (14/2/2020).


Berita Terkait
  • BPS: Biaya Sensus Penduduk Kita Lebih Murah dari Australia
  • Soal Bonus Demografi, Indonesia Perlu Belajar dari Jepang
  • BPS: Pendaftaran Online Sensus 2020 Sudah Dimulai
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

Pemerintah Harus Manfaatkan Sensus untuk Bonus Demografi

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya