0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemerintah Tak Mewajibkan Nonton Film G30SPKI

wartaekonomi
wartaekonomi - Mon, 28 Sep 2020 05:00
Dilihat: 48
Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan pendapatnya tentang pemutaran film penumpasan pengkhianatan G30S PKI yang belakangan menjadi polemik kembali.

Menurut dia, tidak ada paksaan bagi masyarakat ataupun larangan jika ingin menonton film tersebut.

"Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV," kata Mahfud seperti dikutip lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Minggu, 27 September 2020.

Mahfud mengatakan, toh tayangan film itu sudah banyak beredar. Masyarakat bisa mengaksesnya via Youtube. Film yang disutradarai oleh Arifin C Noer ini, memang diwajibkan selama rezim pemerintahan Soeharto yang pada era reformasi kemudian menuai pro dan kontra penayangan kembalinya.

"Tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di Youtube. Dulu Menpen (Menteri Penerangan) Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," ungkapnya.

Mahfud juga menegaskan, pemerintah tidak pada posisi melarang ataupun mewajibkan jika masyarakat ingin menonton film tersebut. Ia juga mempersilakan stasiun TV ataupun lembaga penyiaran publik seperti TVRI jika ingin menayangkan kembali.

Dia berdalih, pemutaran film dilakukan pasti adanya pertimbangan bisnis semata. "Kalau pakai istilah hukum Islam 'mubah'. Silakan saja," tutur Mahfud.

Menurut dia, tidak ada paksaan bagi masyarakat ataupun larangan jika ingin menonton film tersebut.

"Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV," kata Mahfud seperti dikutip lewat akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Minggu, 27 September 2020.

Mahfud mengatakan, toh tayangan film itu sudah banyak beredar. Masyarakat bisa mengaksesnya via Youtube. Film yang disutradarai oleh Arifin C Noer ini, memang diwajibkan selama rezim pemerintahan Soeharto yang pada era reformasi kemudian menuai pro dan kontra penayangan kembalinya.

"Tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di Youtube. Dulu Menpen (Menteri Penerangan) Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan," ungkapnya.

Mahfud juga menegaskan, pemerintah tidak pada posisi melarang ataupun mewajibkan jika masyarakat ingin menonton film tersebut. Ia juga mempersilakan stasiun TV ataupun lembaga penyiaran publik seperti TVRI jika ingin menayangkan kembali.

Dia berdalih, pemutaran film dilakukan pasti adanya pertimbangan bisnis semata. "Kalau pakai istilah hukum Islam 'mubah'. Silakan saja," tutur Mahfud.

Penulis: Redaksi

Editor: Ferry Hidayat


Foto: Sufri Yuliardi

Sumber: wartaekonomi

Pemerintah Tak Mewajibkan Nonton Film G30SPKI

Pemerintah Tak Mewajibkan Nonton Film G30SPKI

Pemerintah Tak Mewajibkan Nonton Film G30SPKI

Pemerintah Tak Mewajibkan Nonton Film G30SPKI

Pemerintah Tak Mewajibkan Nonton Film G30SPKI

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya