0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

Republika Online
Republika Online - Tue, 10 Dec 2019 14:05
Dilihat: 27
Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

SURABAYA -- Pakar hukum administrasi negara dari Universitas Airlangga Lany Ramli mengomentarai wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju Kalimantan. Jika dikaitkan dengan hukum administrasi, menurut Lany, apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik atau asas Good Governance.

Begitu pula dengan kebijakan pemindahan ibu kota ini. "Karakteristik dari good governance di antaranya yaitu adanya partisipasi, tidak hanya pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Juga selalu berdasar pada hukum, serta harus adanya transparansi," kata Lany di Surabaya, Selasa (10/12).

Menurutnya, selama Negara Republik Indonesia berdiri, secara historis, pemindahan ibu kota hanya terjadi karena keadaan tertentu yang sifatnya mendesak. "Kalau kita lihat dari aspek historis, pemindahan ibu kota Indonesia itu kan, terjadi karena keadaan darurat, keadaan genting, pada waktu perang. Jadi belum pernah terpikirkan oleh pembuat kebijakan untuk memindahkan ibu kota," kata Lany.

Menurut Lany, ada beberapa hal yang harus dicermati terkait wacana pemindahan ibu kota ini. Pertama, dasar hukum pemindahan ibu kota.

Kedua, makna, hakikat dan fungsi pemindahan ibu kota juga harus jelas. Artinya, harus pasti, apakah prmindahan ibu kota hanya sebagai tempat kedudukan pemerintahan atau memiliki fungsi lain.

"Ketiga terkait persyaratan pindah yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum," ujarnya.

Lany melanjutkan, untuk itu, pemindahan ibu kota ini harus dilakukan pengkajian yang lebih jauh dan dalam lagi tentang akibat yang akan ditimbulkan nantinnya dan bagaimana penyelesaiannya. Sehingga, dengan pindahan ibu kota ini, masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan.

Seperti diketahui, pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan, ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.


Berita Terkait
  • Pengawasan Partisipasi Pemilu Masyarakat Rendah, Ada Apa?
  • Sandi: Asian Games Milik Semua Lapisan Masyarakat
  • KPU Bali Target Partisipasi Masyarakat di Atas Nasional
Berita Lainnya
  • Klopp Sanjung Penampilan Pemain Pelapis Liverpool
  • Instagram Perketat Pendaftaran dengan Tanggal Lahir

Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

Pemindahan Ibu Kota Harus Berdasarkan Asas Good Governance

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya