0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

Republika Online
Republika Online - Thu, 28 Nov 2019 23:24
Dilihat: 39
Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

JAKARTA- Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Harry Jogaswara, mengemukakan strategi untuk mencegah konflik terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakartake KalimantanTimur, termasuk di antaranya mendorong pembentukan forum lintas etnis dan agama.

"Mesti ada forum yang sifatnya lintas etnik agama, tapi yang organik," katanya dalam Seminar Nasional Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Penduduk di KantorLIPI Jakarta, Kamis (28/11).

"Artinya dibentuk dari masyarakat itu sendiri. Tidak karena bentukan," kata Harry, menambahkan, pemerintah hanya perlu memfasilitasi pembentukan forum, antara lain dengan menyediakan pendanaan.

Dia mengatakan, orang-orang yang kredibel dan dipercaya sebagian besar anggota masyarakat mesti dilibatkan dalam forum lintas etnis dan agama tersebut.

Pemerintah daerah di lokasi ibu kota negara yang baru, menurut dia, juga mesti cepat mengidentifikasi dan meredam benih-benih konflik yang muncul.

Harry mengatakan, potensi konflik dapat muncul dari masuknya pendatang ke daerah calon ibu kota baru, termasuk aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja untuk pemerintah pusat.

"Gelombang pertama kan ASN. ASN itu kelompok menengah. Kelompok menengah itu intelektual, jaringannya lebih kuat dan sebagainya. "Mereka juga membawa identitas dan agamanya," kata dia.

Dia juga memperkirakan pemindahan ibu kota negara akan memicu perpindahan spontan orang-orang ke daerah calon ibu kota baru yang dianggap menawarkankesempatan-kesempatan baru. Mereka juga membawa identitas dan agama masing-masing. Kedatangan orang-orang dengan berbagai latar belakang etnis dan agama tersebut berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan konflik-konflik yang pernah terjadi di daerah lain, Harry mengatakan,pemetaan tentang kelompok-kelompok yang cenderung menguasai atau mengklaim satu wilayah tertentu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik terkait pemindahan ibu kota negara.

Dia juga mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak menciptakan satu situasi atau sistem yang dapat memicu konflik.

"Jadi pemerintah sendiri nanti jangan menciptakan satu situasi atau sistem di mana misal pemilihan pejabat atau apa karena etnis atau agam tertentu. Tetapi lebih karena merit system," katanya.


Berita Terkait
  • Rapat Pemindahan Ibu Kota, Ini Kesepakatan DPR-Kementerian
  • Luhut: Pembangunan Ibu Kota Baru Ditargetkan Mulai 2021
  • Kementerian PUPR Jadi Penghuni Pertama di Ibu Kota Baru
Berita Lainnya
  • Viola Davis Ikut Tanggapi Martin Scorsese
  • Dompet Dhuafa Ajak Sumbang Sepatu Layak Pakai di EJM 2019

Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

Pemindahan Ibu Kota Rawan Konflik, Begini Saran LIPI

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya