0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

Republika Online
Republika Online - Wed, 25 Nov 2020 12:29
Dilihat: 49
Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo meragukan urgensi wacana rekonsiliasi pemerintah seiring kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke tanah air. Karyono meminta, rekonsiliasi dengan kubu HRS tak hanya diartikan bagi-bagi kekuasaan.

Karyono sepakat bahwa rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik berkepanjangan. Tetapi, menurutnya, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah belakangan ini.

Karyono mencontohkan, rekonsiliasi salah kaprah pernah didengungkan saat Pilpres 2019 berujung rusuh. Kondisi itu, membuat pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut. Upaya merangkul lawan politik itu menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih "the winner doesn't take it all", pemenang tidak mengambil semuanya.

"Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekedar koalisi," kata Karyono pada Republika, Selasa (24/11).

Atas dasar itu, Karyono merasa istilah rekonsiliasi nasional sangat tidak tepat jika sebatas merangkul kubu HRS. Menurutnya, tindakan semacam itu lebih tepat disebut kompromi politik atau politik akomodatif.

Dia menyarankan, jika pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu HRS, maka cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.

"Pasalnya, jika hanya untuk merangkul HRS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional," ujar Karyono.

Karyono menekankan, rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Semua pihak yang terlibat konflik harus saling membuka diri untuk bisa berangkulan dengan lawannya.

"Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial," ucap Karyono.

Diketahui, kepulangan HRS ke tanah air telah memicu rentetan peristiwa bernuansa politik. Diantaranya pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar, pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil oleh kepolisian. Disusul kemudian pencopotan baliho HRS di Ibu Kota oleh Satpol PP bersama TNI.


Berita Terkait
  • Sebanyak 150 Warga Tebet Dites Cepat Covid, Nihil Reaktif
  • Habib Rizieq Tolak Rapid Tes Covid-19, Ini Kata Kadinkes DKI
  • HRS Punya Iktikad Baik, Tapi Caranya Dipandang Berbeda'
Berita Lainnya
  • Turki Ingin Pusat Pemantauan di Karabakh Segera Beroperasi
  • Ini Jumlah Harta Kekayaan Menteri Edhy Prabowo

Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

Pengamat: Rekonsiliasi Jangan Sekedar Bagi Jabatan ke HRS

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya