0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

Republika Online
Republika Online - Mon, 26 Oct 2020 23:26
Dilihat: 43
Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Adib Miftahul menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dapat membenahi peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Dia mengatakan, ada beberapa perda yang tidak sinkron dengan peraturan di atasnya.

"Kondisi ini menyebabkan pengurusan izin memakan waktu lama dan banyak menguras biaya," kata Adib dalam keterangan, Senin (26/10).

Dia mengatakan, kondisi itu membuat perizinan menjadi berbelit-belit. Dia melanjutkan, hal tersebut kemudian membuat investor enggan menempatkan modal mereka ke dalam negeri.

Dia menyebut, izin yang berada di bawah pemerintah daerah ini terkadang tidak jalan karena banyak oknum-oknum yang bermain. Dia mengatakan, produk hukum tersebut diyakini mampu mengurai berbagai tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini mengatakan, keberadaan UU Ciptaker menjadi sebuah evaluasi atas tumpang tindih regulasi. Dengan begitu, sambung dia, ekonomi Indonesia bisa segera tumbuh.

"Proses perizinan harus cepat. Tidak boleh ada tumpang tindih regulasi kalau kita mengharapkan ekonomi tumbuh," kata Adib.

Kendati, dia memberi catatan agar pemerintah daerah tetap dilibatkan dalam mengawal regulasi sapu jagat tersebut. Dia mengatakan, pemerintah daerah bisa melakukan supervisi untuk memastikan yang diberikan izin itu layak atau tidak.

Seperti diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ciptaker menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Masa Sidang IV tahun sidang 2020-2021 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10) sore.

Presiden Joko Widodo mempersilakan jika ada pihak yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk menempuh jalur konstitusi. Bekas gubernur DKI Jakarta ini memberi peluang agar penentang UU Ciptaker mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Berita Terkait
  • UU Ciptaker Mungkinkan Swasta dalam Pengembangan Alutsista
  • Baleg DPR: UU Ciptaker Solusi Atas Masalah Selama ini
  • Singgung UU Cipta Kerja, Jokowi: Permudah Perizinan UMKM
Berita Lainnya
  • MU Bagikan 5.000 Paket Makanan Bantu Kampanye Rashford
  • Ragam Cara Warga Muslim Arab Kecam Presiden Prancis Macron

Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

Pengamat: UU Ciptaker Bereskan Perda Bermasalah

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
harian pijar
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya