0
Thumbs Up
Thumbs Down

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Republika Online
Republika Online - Sat, 14 May 2022 08:51
Dilihat: 289
Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

JAKARTA -- Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta penjabat kepala daerah yang ditunjuk pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Harapannya, hal tersebut akan menjawab keraguan publik terkait penunjukkannya.

"Kita ingin beliau-beliau ini mampu menjawab keraguan publik dengan karya dan mampu melalukan terobosan. Dalam proses mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya masing-masing," ujar Sultan lewat keterangannya, dikutip Sabtu (14/5).

Sebagai penjabat kepala daerah yang ditunjuk melalui proses politik birokrasi, diharapkan mampu memberikan solusi alternatif. Khususnya, dalam proses pembangunan daerah secara lebih baik.

Pasalnya, waktu selama kurang lebih dua tahun cukup panjang bagi penjabat kepala daerah untuk melakukan perubahan yang signifikan di wilayahnya. Jabatan itu diharapkannya juga tidak dimanfaatkan oleh elite politik sebagai peluang politik praktis dalam kontestasi politik ke depannya.

"Meskipun tidak ditunjuk langsung oleh masyarakat daerah melalui proses politik yang demokratis, jangan sampai kita menganggap jabatan tersebut hanya sebagai formalitas belaka," ujar Sultan.

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro menegaskan penjabat kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki beban bukan sekadar untuk menuntaskan masa jabatan hingga pemilihan kepala daerah berikutnya. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta meneruskan kepentingan masyarakat di tempatnya bertugas. "Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah," kata Juri dalam keterangan pers yang diterima, beberapa waktu lalu.

Sebanyak lima penjabat kepala daerah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kamis, yakni untuk Banten, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang masa jabatan gubernur kelima provinsi tersebut berakhir pada Mei 2022. Lima pejabat tinggi madya masing-masing provinsi dilantik sebagai Pj kepala daerah yakni Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.



Berita Terkait
  • Tiga Nama Calon Penjabat Gubernur Pengganti Anies Beredar
  • Tito Ingatkan Lima Penjabat Gubernur Dilarang Mutasi Kepala Dinas
  • Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Daerah Transparan dan Libatkan Partisipasi Publik
Berita Lainnya
  • Angkutan Lebaran 2022, Penumpang di Bandara AP II Lebihi Target
  • Y2mate, Gratis Download Musik Youtube Terbaru

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

Penjabat Kepala Daerah Diminta tidak Berpolitik Praktis

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya