-
Reaksi Menko Luhut soal Utang RI Tembus Rp7.000 Triliun: Ndak Ada Masalah
50 menit lalu -
Hari Pertama MotoGP Italia 2022 Berakhir Buruk, Joan Mir Kecewa Berat
43 menit lalu -
Liverpool Disebut Favorit Juara Liga Champions, Jurgen Klopp Tak Peduli
32 menit lalu -
Cuaca Weekend di Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan
56 menit lalu -
Humor Gus Dur: Jawaban Ketika Ditanya Posisi Politik NU
49 menit lalu -
Laporan Keuangan DQ Tahun 2021 Raih Opini WTP
43 menit lalu -
BLT Subsidi Gaji Cair, Sudah Terima Notifikasi Belum?
34 menit lalu -
Buluk Diduga Terlibat Penipuan, Superglad Buka Suara
52 menit lalu -
5 Fakta Menarik Kartu Prakerja Gelombang 30 hingga Cara Peroleh Bantuan Rp3, 5 Juta
37 menit lalu -
Laksmi Shari Suardana Wakil Bali Rebut Gelar Putri Indonesia 2022
27 menit lalu -
Pelayanan SIM Keliling Kendari Hari ini, Berikut Lokasi dan Waktunya
56 menit lalu -
Gubernur Sultra Ali Mazi Lantik Bahri dan La Ode Budiman Sebagai Pj Bupati Mubar dan Busel
59 menit lalu
Penjelasan Bahlil soal Pengusaha Minta Pilpres 2024 Diundur

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan soal pengusaha yang meminta agar Pilpres diundur.
Menurut dia, pemulihan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi politik yang juga stabil. Jika keadaan politik tidak stabil atau ada pergantian kepemimpinan, maka pemulihan ekonomi akan terhambat.
Baca Juga: Bahlil: Tidak Benar Investasi Indonesia Hanya Dikuasai Sebagian Negara
"Apa mungkin pemulihan ekonomi itu terwujud kalau tak ada stabilitas? Omong kosong bicara pemulihan ekonomi tanpa stabilitas, itu terkait persoalan hukum dan keamanan, instrumennya politik," ungkap Bahlil dalam Indonesia Economic Outlook 2022 HIPMI, Selasa (25/1/2022).
Kemudian kata dia, pada akhirnya semua pihak akan dihadapkan dua pilihan, yaitu memulihkan ekonomi dan kesehatan negara dari pandemi atau melakukan kontestasi politik di tengah pandemi yang belum usai.
"Jadi teman-teman harus berpikir cerdas, negara ini butuh apa? Butuh pengendalian Covid-19 dan butuh pemulihan ekonomi untuk lapangan kerja ada, atau butuh demokrasi dengan konteks pemilu?" tanyanya.
Baca Juga: Cerita Bahlil soal 'Hantu' Pengganggu Investasi Rp708 Triliun
Menurutnya, hal itu wajar didiskusikan. Justru, semua akan menjadi jelas jika masing-masing pihak bisa memberikan pendapatnya. "Kenapa harus tabu? Silakan aja diskusikan, ini bukan barang haram untuk dibicarakan," pungkasnya.