0
Thumbs Up
Thumbs Down

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

Republika Online
Republika Online - Thu, 20 Feb 2020 21:35
Dilihat: 26
Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, pihaknya hampir setiap hari menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap). Alexander menegaskan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak mempersulit untuk berikan izin penyadapan.

"Sudah ada, kalau 50 sprindap saja sudah ada. Saya kira lebihlah dari 50, hampir tiap hari saya tanda tangani sprindap," ucap Alex di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Terkait dengan hal tersebut, dia menegaskan bahwa Dewan Pengawas (Dewas) KPK pun tidak mempersulit untuk memberikan izin penyadapan. "Saya pastikan Dewas tidak mempersulit, hampir semua sprindap itu dikabulkan, kok," kata Alex.

Diketahui, Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK. Dewan Pengawas, antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan, pegawai, dan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa pihaknya mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan setelah diajukan.

"Tadi kami sudah kumpul semua. Dengan peputi penindakan, termasuk jaksa penuntut umum kami sudah berikan, kami sudah sepakati bagaimana prosedur meminta izin dan bagaimana kalian mengeluarkan izin dan itu sama sekali tidak menghambat. Kami memberikan izin 1 x 24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan," ucap Tumpak saat jumpa pers di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa (14/1).

Ia pun menjelaskan soal pengajuan ke Dewas KPK terkait dengan izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan tersebut.

"Prosesnya mereka penyidik ada proses di sana, berjenjang, penyidik ke direktur (Direktur Penyidikan KPK), direktur ke pimpinan, lalu dibuat ke Dewas. Sampai di sekretariat Dewas pada hari itu juga dilakukan analisis. Ada petugas kami jabatan fungsional yang meneliti," ungkap Tumpak.


Pada saat pengajuan itu sampai di Dewas, kata dia, pihaknya akan memutuskan secara kolektif kolegial apakah memberikan persetujuan atau tidak.

Berita Terkait
  • KPK Klaim Sudah Terbitkan 50 Sprindap
  • Laode Berharap Dewas KPK tak Hanya Menunggu Laporan
  • Busyro Khawatir Dewas Justru Bocorkan Kasus di KPK
Berita Lainnya
  • Thailand Temukan Enam Kasus Baru Virus Corona
  • Arena Bermain di IBF 2020 Bisa Tampung 400 Anak

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

Pimpinan KPK: Dewas tak Persulit Surat Perintah Penyadapan

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya