Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin, menganggap langkah Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, adalah hal yang tidak wajar. Din menganggap pemanggilan ini sebagai drama dan langkah yang berlebihan dari Polda.

Menurut Din, belum pernah terjadi ada Kepolisian Daerah yang memanggil Gubernur hanya untuk klarifikasi. Sebab hubungan keduanya adalah mitra, dan sebenarnya bisa saja Kepala Polda Metro yang mendatangi Anies di Balai Kota.

"Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro untuk dimintai klarifikasi tentang kerumunan pernikahan putri Habib Rizieq Shihab dapat dipandang sebagai drama penegakan hukum yang irasional atau tidak wajar. Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang Gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan. Mengapa tidak Kapolda yang datang?" kata Din kepada wartawan, Rabu, 18 November 2020.

Din justru mengatakan, izin dan tanggung jawab atas terjadinya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19 semestinya berada di aparat kepolisian. Maka tidak pantas Polda memanggil Gubernur untuk klarifikasi.

"Kejadian ini merupakan preseden buruk yang hanya akan memperburuk citra Polri yang over acting," ujarnya.

Pemanggilan Anies, menurutnya, menunjukkan ketidakadilan, sebab terhadap Gubernur lainnya yang di wilayahnya terjadi kerumunan, belum ada pemanggilan. Ini juga bisa menjadi bumerang untuk pemerintah.

"Terkesan ada diskriminasi dengan tidak dilakukannya hal yang sama atas Gubernur lain yang di wilayahnya juga terjadi kerumunan serupa. Tindakan ini akan menjadi bumerang bagi rezim, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan," ujar Din.

Penulis: Redaksi

Editor: Lestari Ningsih

Foto: Hafidz Mubarak A