Natacha Rodriguez Sempat Tak Percaya Bisa Berkencan dengan Cristiano Ronaldo

59 menit lalu
Hingga Pertengahan Januari 2021, BNPB Catat 136 Bencana Alam Melanda Indonesia

35 menit lalu
Poco M3 Segera Dirilis di Indonesia, Catat Tanggalnya

46 menit lalu
Asier Villalibre: Lionel Messi Berlaku Kasar karena Frustrasi

44 menit lalu
5 Foto Menggoda Georgina Rodriguez saat Latihan Squat, Bikin Cristiano Ronaldo Bahagia!

37 menit lalu
Rupiah Tertekan ke Level Rp14.065/USD

35 menit lalu
Turun Rp4.000, Harga Emas Antam Dipatok Rp944.000/Gram

55 menit lalu
Petugas Lapas Tanjung Pandan Menemukan Jejak Kaki di Belakang Aula, Mencurigakan

43 menit lalu
Dongkrak Pendapatan PNS, TNI-Polri dan Pensiunan, Bukan Beri Stimulus Kepada Pengusaha

41 menit lalu
Gempa M6,2 Sulbar, BNPB Salurkan Bantuan untuk Korban Pakai Helikopter

37 menit lalu
Pilihlah Mobil Yang Tepat Agar Anda Tidak Rugi Saat Jual Kembali

35 menit lalu
Alisson Becker Pemain Terbaik Duel Antara Liverpool vs Manchester United

27 menit lalu

Polri Tegaskan Kasus Cagub Mulyadi Murni Tindak Pidana Pemilu

okezone - Sat, 05 Dec 2020 17:47

Dilihat: 42

Polri Tegaskan Kasus Cagub Mulyadi Murni Tindak Pidana Pemilu

JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono menegaskan, kasus calon gubernur (Cagub) Sumatera Barat Mulyadi murni dugaan tindak pidana Pemilu.

Menurut Argo, kasus tersebut ditangani oleh sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.

"Setalah melalui kajian Bawaslu penyelidikan Kepolisian yang didampingi Kejaksaan melalui sentra Gakkumdu, akhirnya sepakat perkara dugaan pidana pelanggaran kampanye ini direkomendasikan untuk diteruskan ke penyidik," kata Argo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (5/12/2020).

Mahfud MD : Pelanggaran Kampanye Pilkada 2020 Hanya 2,2%

Pilkada 2020, Mendagri Tegaskan Tak Boleh Ada Kampanye saat Masa Tenang

Argo meluruskan perihal Surat Telegram TR Kapolri nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020 terkait dengan penundaan proses hukum terhadap Calon Kepala Daerah (Cakada) yang menjadi peserta Pilkada 2020.

Menurutnya, hal itu berlaku bagi penegakan hukum pidana murni, bukan pemilihan umum atau Pemilu.

"Sementara pak M, atas dugaan tindak pidana pemilhan. Bukan tindak pidana biasa," terangnya.

Sumber: okezone