-
5 Foto si Seksi Georgina Rodriguez Kenakan Sport Bra, Mana Paling Menggoda?
57 menit lalu -
Benarkah Ada Obat COVID-19 & Lebih Murah dari Vaksin Corona?
58 menit lalu -
Jampidus Kejakgung Periksa 2 Direktur BPJS Ketenagakerjaan
54 menit lalu -
Pj Sekda Made Toya Diusulkan Perpanjangan
42 menit lalu -
Liga Inggris: Liverpool Sedang Terseok-seok, Jurgen Klopp Tumpahkan Rasa Frustrasi
49 menit lalu -
Peristiwa 23 Januari : Hari Lahir Megawati & Mbak Tutut
39 menit lalu -
Harga Emas Terjun Bebas Jadi Segini
28 menit lalu -
Maaf PNS, Uang Pensiun Lebih Besar Belum Bisa Cair
44 menit lalu -
Tips untuk Mengatasi Perut Kembung dan Susah Sendawa
43 menit lalu -
82 Warga Badung Meninggal Karena Covid-19
43 menit lalu -
Kasus Covid-19 Kian Merajalela di China, Harga Minyak Jatuh
35 menit lalu -
FOTO: Makna Dibalik Selebrasi Memanah Edinson Cavani
49 menit lalu
0
Potensi Investasi Rp 128 Triliun Dituntaskan

"Jadi BKPM dalam dua bulan ini sudah menyelesaikan Rp128 triliun potensi investasi yang (nantinya) pada 2020 mulai realisasi," kata Bahlil, Jumat (13/12).
Angka tersebut berasal dari total Rp700 triliun investasi eksisting di Indonesia yang belum juga terealisasi karena terhambat masalah di dalam negeri, mulai dari perizinan hingga lahan. "Jadi utang saya masih ada Rp500 triliun lagi dari lebih dari Rp700 triliun potensi investasi," imbuhnya.
Bahlil menegaskan sisa Rp500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi itu merupakan akumulasi potensi investasi yang ingin didorong agar bisa mulai terealisasi. Namun, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengaku belum bisa memastikan kapan total Rp500 triliun itu bisa rampung seluruhnya karena penyelesaian rumitnya realisasi investasi juga terkait dengan kewenangan di daerah. "Tapi target Pak Presiden tidak boleh lebih dari 2020. Pak Presiden memerintahkan bulan tujuh (Juli) harus clear. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin mewujudkannya," imbuhnya.
Bahlil mengaku akan melakukan pantauan langsung ke salah satu lokasi investasi yang tengah mengalami masalah. Misalnya, ke lokasi pengelolaan kawasan industri di Batam. "Kami akan lihat potensi Rp60 triliun pengelolaan kawasan industri di Batam. Kemarin juga PLTU di Jawa Barat kami selesaikan," pungkasnya.
Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut sebanyak Rp700 triliun investasi antre masuk ke Indonesia namun masih terkendala berbagai masalah domestik.
Nilai investasi tersebut yakni dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). "FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan," katanya. Antrean investasi sebesar Rp700 triliun itu berasal dari 24 perusahaan yang siap masuk ke berbagai sektor usaha.*ant
Angka tersebut berasal dari total Rp700 triliun investasi eksisting di Indonesia yang belum juga terealisasi karena terhambat masalah di dalam negeri, mulai dari perizinan hingga lahan. "Jadi utang saya masih ada Rp500 triliun lagi dari lebih dari Rp700 triliun potensi investasi," imbuhnya.
Bahlil menegaskan sisa Rp500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi itu merupakan akumulasi potensi investasi yang ingin didorong agar bisa mulai terealisasi. Namun, mantan Ketua Umum Hipmi itu mengaku belum bisa memastikan kapan total Rp500 triliun itu bisa rampung seluruhnya karena penyelesaian rumitnya realisasi investasi juga terkait dengan kewenangan di daerah. "Tapi target Pak Presiden tidak boleh lebih dari 2020. Pak Presiden memerintahkan bulan tujuh (Juli) harus clear. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin mewujudkannya," imbuhnya.
Bahlil mengaku akan melakukan pantauan langsung ke salah satu lokasi investasi yang tengah mengalami masalah. Misalnya, ke lokasi pengelolaan kawasan industri di Batam. "Kami akan lihat potensi Rp60 triliun pengelolaan kawasan industri di Batam. Kemarin juga PLTU di Jawa Barat kami selesaikan," pungkasnya.
Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut sebanyak Rp700 triliun investasi antre masuk ke Indonesia namun masih terkendala berbagai masalah domestik.
Nilai investasi tersebut yakni dalam bentuk investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI). "FDI ini sudah di depan pintu. Tapi tidak bisa masuk dan berinvestasi ke dalam negeri sebab masalah-masalah sepele dan klasik, berputar-putar, izin-izin, rekomendasi, regulasi perpajakan, dan ketersediaan lahan," katanya. Antrean investasi sebesar Rp700 triliun itu berasal dari 24 perusahaan yang siap masuk ke berbagai sektor usaha.*ant
Sumber: Nusabali
Berita Terkait
Berita Populer Dari Nusabali