0
Thumbs Up
Thumbs Down

Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Republika Online
Republika Online - Fri, 13 Sep 2019 14:59
Dilihat: 32
Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA -- Fraksi Gerindra mendadak menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Gerindra menolak revisi UU KPK setelah ada masukan dari Presiden RI Joko Widodo.

Ketua Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra bersikap tidak sepakat setelah adanya surpres dari Jokowi. Masukan dalam surpres tersebut tak sesuai dengan ekspektasi Gerindra. Gerindra menyoroti adanya poin pasal-pasal yang cenderung bisa melemahkan KPK.

"Maka kami saat ini dengan serius sedang mempertimbangkan untuk menolak, dalam kajiannya kita akan mempertimbangkan menolak. Kalau seandainya dalam pembahasa itu tetap dipaksakan," kata Dasco di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (13/9).

Salah satu yang menjadi keberatan Gerindra adalah pasal 37A terkait dewan pengawas. Jokowi dalam supresnya meminta agar Dewan Pengawas KPK dipilih oleh Presiden. Maka itu, Gerindra akan melakukan pembahasan lebih lanjut di rapat Badan Legislasi, Jumat ini.

"Ini kita nanti dalam pembahasan kita pasti kita akan bahas di baleg. Tentunya di situ kan ada fraksi lain, tapi dari awal kami sudah warning kalau ini kemudian tetap dilanjutkan nah kita akan pertimbangkan serius untuk menolak," ujar dia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Badan Legislasi dan DPR RI resmi membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Kamis (12/9). Presiden RI Joko Widodo setuju revisi dengan catatan dewan pengawas harus diangkat presiden.

Menkumham Yasonna Laoly selaku perwakilan pemerintah membacakan pandangan presiden terkait revisi UU tersebut. "Pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden, hal ini untuk meminimalisir waktu dalam proses penentuan dalam pengangkatannya," kata Yasonna di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (12/9).

Yasonna melanjutkan, untuk menghindari kerancuan normatif dalam pengaturannya, serta terciptanya proses check and balance, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengangkatan Dewan Pengawas, mekanisme pengangkatan tetap melalui panitia seleksi.

Pemerintah, kata Yasonna juga membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap calon anggota pengawas mengenai rekam jejaknya.


Berita Terkait
  • Alumni Hukum Universitas Airlangga Soroti Masa Depan KPK
  • DPR Sahkan Pimpinan KPK Baru Awal Pekan Depan
  • Jokowi: Penyadapan Harus Disetujui Dewan Pengawas
Berita Lainnya
  • Bentrok TNI dan Warga, Belasan Terluka
  • Presiden Ketiga BJ Habibie Meninggal Dunia

Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

Respons Jokowi, Gerindra Tolak Revisi UU KPK

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya