0
Thumbs Up
Thumbs Down

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

Republika Online
Republika Online - Wed, 18 Sep 2019 10:27
Dilihat: 25
'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menyatakan Presiden Joko Widodo dengan kebijaksanaannya menampung aspirasi terbanyak masyarakat dan mengambil langkah seksama untuk penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika menunda atau menghentikan revisi jauh lebih maslahat tentu akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.

"Dalam bahasa agama, kalau mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih baik tidak usah revisi UU KPK, laksanakan UU yang sudah ada dengan dukungan semua pihak secara konsiaten dan kejujuran demi kepentingan bangsa yang bebas dari korupsi," ujar Abdul Mu'ti kepada Republika.co.id, Selasa (17/9).

Menurut Abdul Mu'ti ada hal memdasar dari revisi UU KPK, yakni maksud dan tujuannya apa? Pilihannya memperkuat KPK atau melemahkan? Jika untuk memperkuat KPK, apakah undang-undang yang sekarang berlaku tidak cukup memadai sampai harus direvisi atau justru sudah cukup tinggal pelaksananaanya. "Jika untuk semakin memperkuat, apakah benar dapat menjadikan KPK makin kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya," tuturnya.

Lanjut Abdul Mu'ti, ia meminta agar jangan terus sibuk urusan legislasi sementara tujuan utamanya pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya semakin jauh panggang dari api. Jika fokus pada gerakan usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi terus ditingkatkan secara masif justru lebih produktif.

"Jangan malah sebaliknya dengan revisi malah melemahkan fungsi KPK dan menjauhkan KPK dari gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkap Abdul Mu'ti

Kemudian, Abdul Mu'ti mengatakan, di sinilah pentinya semua pihak lebih-lebih DPR RI dan pemerintah bersikap bijaksana dan mengedepankan komitmen utama pada penguatan KPK serta usaha pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berita Lainnya
  • IHSG Pekan Ini Berpeluang Menguat
  • Yuda Bustara Bagi Resep Saus Sambal Rumahan

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

'Revisi UU KPK Harus Dibatalkan Jika Berdampak Buruk'

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya