0
Thumbs Up
Thumbs Down

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

Republika Online
Republika Online - Wed, 27 Jan 2021 18:39
Dilihat: 47
RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

oleh Nawir Arsyad Akbar, Rizky Suryarandika, Mimi Kartika

Eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam draf RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR dilarang berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada. Namun, pengecualian terjadi untuk mantan anggota Front Pembela Islam (FPI).

Anggota Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, HTI tidak sesuai konsesus bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga, mantan atau anggotanya dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legialatif, kepala daerah, dan presiden yang tertera dalam draf RUU Pemilu.

"Pengurus dan anggotanya bertolak belakang dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia. HTI juga sudah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang," ujar Zulfikar saat dikonfirmasi, Rabu (27/1).

Zulfikar menjelaskan, untuk menjadi pejabat publik seperti legislator atau kepala daerah harus memenuhi syarat yang ada. Salah satunya adalah berkomitmen pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan HTI, diketahui sebagai organisasi yang dinilai ingin mengganti ideologi Indonesia. Hal tersebut juga berlaku dengan organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

"Dengan pandangan dan sikap seperti itu, lalu mereka (mantan anggota HTI) tetap diperbolehkan menjadi pejabat publik? Tentu tidak kan," ujar Zulfikar.

Sedangkan, Zulfikar melanjutkan, bagi mantan anggota Front Pembela Islam (FPI), tetap diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legialatif, kepala daerah, dan presiden. Pasalnya, FPI tak dilarang oleh pemerintah, melainkan dibekukan lewat surat keputusan bersama (SKB).

"Kalau FPI kan bukan dilarang dan terlarang. Tapi diminta dan diperintahkan oleh SKB dibekukan, dibubarkan organisasi," ujar Zulfikar.

Dalam draf RUU Pemilu, aturan mengenai larangan mantan anggota HTI ikut Pilpres, Pileg, dan Pilkada tertuang dalam Buku Ketiga Penyelenggaraan Pemilu, BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan Pencalonan. Pasal 182 ayat 2 (ii) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.

Lalu dalam Pasal 182 ayat 2 (jj) menyebutkan bahwa calon Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Sejumlah massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi demonstrasi solidaritas untuk Palestina di Bundaran HI, Jakarta, Ahad (20/7).( Republika/Yasin Habibi) - ()

Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menolak jika hak mantan anggota ormas HTI mengikuti Pemilu harus dicabut. Bukhori menyatakan, memilih dan dipilih dalam Pemilu merupakan hak dasar warga negara Indonesia.

"Dia terlepas HTI atau bukan HTI hak sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih itu absolut tidak bisa diambil paksa oleh siapa pun," kata Bukhori pada Republika, Rabu (27/1).

Bukhori menyampaikan, pembubaran ormas HTI oleh pemerintah sebenarnya tidak dilakukan lewat mekanisme pengadilan. Sehingga pembubaran HTI dianggapnya kejadian politik murni dalam rezim saat ini bukan konsensus negara. Dengan demikian, menurut Bukhori HTI tak bisa disebut ormas terlarang setingkat Partai Komunis Indonesia (PKI).

"HTI beda dengan komunis (PKI) yang dibubarkan lewat tap MPR/MPRS. Dan itu masih berlaku sampai sekarang, tidak bisa diubah karena MPR sekarang beda dengan dulu," ujar Bukhori.

Bukhori mengingatkan pemerintah supaya berlaku adil dengan pemenuhan hak tiap warganya. Ia menyarankan, jika HTI dilarang maka wajib menempuh prosedur pengadilan. Kemudian, pemerintah menentukan siapa saja eks HTI yang tak boleh berpolitik lagi.

"Makanya kalau mau larang harus lewat mekanisme pengadilan dan ditentukan person to personnya yang memang dicabut hak dipilih/memilihnya," ucap Bukhori.

Geger Pembakaran Bendera HTI - (Infografis Republika.co.id)

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, pihaknya belum menyerahkan usulan pemerintah terhadap revisi UU Pemilu. Menurut dia, ketentuan pelarangan mantan anggota HTI mengikuti pemilu yang tercantum dalam Rancangan UU (RUU) Pemilu inisiatif DPR juga masih dibahas.

"Saat ini (usulan pemerintah) masih dalam tahap pembahasan internal. Juga masih dibahas," ujar Benni saat dikonfirmasi Republika terkait tanggapan Kemendagri atas ketentuan larangan eks HTI mengikuti pemilihan dalam RUU Pemilu, Rabu (27/1).

Benni menjelaskan, Kemendagri belum menyerahkan usulan pemerintah. Kemudian, usulan pemerintah atas revisi UU Pemilu juga masih dalam proses pembahasan internal Kemendagri.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menanggapi pelarangan mantan anggota HTI untuk mengikuti pemilihan umum yang tertulis di dalam draf RUU Pemilu yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR tahun 2021. Menurutnya, hal ini wajar untuk menjaga ideologi pancasila.

"Saya menyetujui draf RUU Pemilu tersebut untuk melarang HTI dalam berpatipasi dalam Pemilu. Saya subjektif saja ya HTI itu kan ideologinya Khilafah sedangkan negara kami itu Pancasila. Ya tidak pas nanti Pancasila dan negara jadi hancur kalau dikuasai mereka (HTI)," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (27/1).

Kemudian, ia melanjutkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan hal ini untuk menjaga ideologi Pancasila. Jika tidak dilarang nanti pemerintahan Indonesia menjadi kacau karena tidak sesuai ideologi yang semestinya.

"HTI kan juga sudah dibubarkan. Berbahaya sekali jika mereka menjadi Presiden atau Bupati. Memangnya kami mau mengusung ideologi Khilafah? Kalau saya si tetap pada Pancasila," kata dia.

Ia menambahkan, pelarangan HTI ini beralasan untuk kebaikkan pemerintahan di Indonesia kedepannya. Hal ini juga dilakukan untuk menjauhkan ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan pancasila.

"Ini cara untuk konsisten menjaga pancasila dan NKRI. Hal ini demi kemaslahatan bersama," kata dia.


Berita Terkait
  • Pencabutan Hak Pemilu Eks HTI, Ini Kata Politisi PKS
  • Ketentuan Anggota KPU Utusan Parpol Juga Diusulkan pada 2017
  • Protes Draf RUU Pemilu, PKS: HTI Beda dengan PKI
Berita Lainnya
  • Kasus Aktif Covid-19 Masih Naik, Kini Sekitar 126 Ribu
  • Penanganan Pasien Covid-19 Harusnya tanpa Sekat Wilayah

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

RUU Pemilu: Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, FPI Masih Boleh

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya