Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia Hari Ini, Jakarta Terbanyak

39 menit lalu
TNI-Polri Gandeng Warga hingga Pendeta Evakuasi Pilot Susi Air

45 menit lalu
Ngucur Mas Ala Aipda Mohadi, Dengarkan Curhatan Warga Sambil Seruput Kopi Gratis

39 menit lalu
Kejari Jelaskan Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah di Sleman

9 menit lalu
Shin Tae Yong Gelisah, PSSI Memohon ke Persija Jakarta dan Persib Bandung

59 menit lalu
Bandara Paro Selalu Aman, Panglima TNI: Baru Sekarang Diserang KKB

56 menit lalu
KPK Sebut Lukas Enembe Perintahkan Tukang Cukur untuk ke Singapura

40 menit lalu
Klasemen Liga 1 2022 Setelah Arema Bekuk Rans FC: Debut Putu Gede Sempurna, Jan Olde Fantastis

31 menit lalu
Beraksi di Rumah Kosong, Dua Maling Bersenjata Api Diamankan Polisi

47 menit lalu
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Hebat di Pabrik Kasur PT Gratec Jaya Indonesia Bogor

29 menit lalu
Kajol Indonesia Dukung Ganjar Beri Bantuan BPJS dan Oli Murah Untuk Diver Ojol di Bogor

9 menit lalu
Apa Itu HAARP? Proyek 'Senjata' AS yang Dituding Sebabkan Gempa Bumi di Turki dan Suriah

50 menit lalu

RUU Propinsi Bali Jadi Inisiatif DPR

Nusabali - Tue, 22 Nov 2022 13:57

Dilihat: 59

Anggota Komisi II DPR RI dapil Bali, membidangi pemerintah daerah, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra alias Gus Adhi menyebutkan, saat ini tinggal kekuatan elemen masyarakat Bali mengawal RUU Provinsi Bali agar lolos menjadi Undang-Undang.

"Sekarang kita tinggal bersatu mengawal dan memperjuangkan agar RUU Provinsi Bali bisa lolos menjadi Undang-Undang. Seluruh elemen, tokoh masyarakat kita harap memberikan dukungan maksimal," ujar Gus Adhi di sela-sela sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), di Hotel Aston, Denpasar, Senin (21/11) siang.

Kata Gus Adhi, RUU Provinsi Bali sudah ditetapkan menjadi RUU Inisiatif DPR bersama 7 provinsi lainnya, seperti Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Tengah. Provinsi Bali dan 7 provinsi lainnya ini dibentuk dengan menggunakan UUD Sementara, saat Indonesia berbentuk negara federasi bernama negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam perkembangan kekinian, dasar hukum tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi.

Khusus untuk RUU Provinsi Bali, kata Gus Adhi, menjadi peluang Desa Adat untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Terutama terkait dengan bantuan anggaran dari pemerintah pusat. "Kita akan terus menyuarakan bahwa Desa Adat harus direalisasikan menjadi kearifan lokal dalam RUU Provinsi Bali dan harus mendapatkan bantuan anggaran secara sah dari APBN," tegas politisi Golkar asal Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Denpasar Utara ini.

Gus Adhi menyebutkan, Desa Adat adalah benteng adat dan budaya Bali, yang selama ini menghidupkan pariwisata Bali. "Desa Adat dan konsep Tri Hita Karana menjadi roh dan pelestari adat dan budaya Bali. Pariwisata Bali bisa eksis karena adat dan budayanya. Yang menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali itu adalah Desa Adat," tegas Gus Adhi. *nat

Sumber: Nusabali