0
Thumbs Up
Thumbs Down

Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

Republika Online
Republika Online - Tue, 01 Dec 2020 05:43
Dilihat: 232
Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

JAKARTA -- Mantan sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo mengatakan sejak 2019 Djoko Tjandra sudah tidak bisa dimintakan untuk ditangkap saat berada luar negeri. Sebab, tidak ada permintaan kerja sama penangkapan.

"Nama Djoko Tjandra pada bulan Januari 2019 masih ada di red notice Interpol, tetapi sudah tidak bisa lagi dimintakan untuk kerja sama penangkapan lagi," kata Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/11).

Nugroho menjadi saksi untuk terdakwa bekas kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo didakwa menerima suap senilai 150.000 dolar AS (sekitar Rp2,2 miliar) dari terpidana korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra agar menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

"Datanya masih bisa dilihat tetapi tidak menimbulkan arti. Karena, yang bersangkutan pernah menikahkan anak di Korea Selatan, tetapi tidak ada proses apa-apa di Korsel oleh kita saat itu," tambah Nugroho.

Nama Djoko Tjandra masuk dalam red notice Interpol sejak sekitar 1 bulan setelah Juni 2009 pascaputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 yang menyatakan dia bersalah dan divonis 2 tahun penjara. Menurut Nugroho, bila tidak ada permohonan perpanjangan dari penegak hukum, red notice tersebut akan habis masa berlakunya 5 tahun sejak diterbitkan.

Artinya, red notice Djoko Tjandra habis masa berlakunya pada tahun 2014. "Saat rapat saya diberitahukan bahwa menurut aturan sejak Juni 2019 status red notice Djoko Tjandra sudah tidak ada lagi, sudah terhapus by system, dan memang tidak ada permintaan perpanjangan dari aparat penegak hukum," kata Nugroho.

Nugroho juga mengakui menandatangani surat balasan kepada istri Djoko Tjandra, Anna Boentaran, yang menanyakan soal status red notice Djoko Tjandra pada bulan April 2020. "Saya terima surat Anna Boentara saat rapat dengan Kadivhubinter Irjen Napoleon Bonaparte. Surat itu diterima sesuai dengan administrasi internal," ungkap Nugroho.

Nugroho mengatakan balasan surat dari dirinya kepada Anna Boentara hanya hanya menginfokan soal status red notice Djoko Tjandra. "Saya balas karena perintah dari pimpinan balas saja. Kalau sudah dikatakan (untuk membalas) oleh pimpinan, dalam hierarki, berarti sudah disetujui," ujar Nugroho.

Pimpinan yang dimaksud adalah mantan kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. "Pimpinan sudah minta saya untuk tanda tangan dan dari bawah, yaitu kabag sudah dikonsep. Saya tanya kabag sudah diperintah, lalu saya tanda tangan dan surat kembali lagi kepada Kabag walau surat balasan itu tidak ada disposisinya," kata Nugroho.

Menurut Nugroho, Interpol tidak berwenang untuk membuat DPO, tetapi hanya berwenang untuk mengeluarkan red notice karena Interpol hanya menjadi administrator pelaksana untuk pembantuan tugas luar negeri. Nugroho saat ini sudah dimutasi menjadi analis kebijakan utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri sejak kasus Djoko Tjandra mencuat.

Dalam dakwaan disebutkan mantan Napoleon Bonaparte memerintahkan Kabag Jatinter Set NCB Interpol Divhubinter Polri Kombes Tommy Aria Dwianto untuk membuat surat kepada pihak Imigrasi pada tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Nugroho. Isi surat tersebut menginformasikan bahwa Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri sedang melakukan pembaharuan sistem database daftar pencarian orang (DPO) yang terdaftar dalam Interpol Red Notice melalui jaringan I-24/7 dan diinformasikan bahwa data DPO yang diajukan oleh Divhubinter Polri kepada Ditjen Imigrasi sudah tidak dibutuhkan lagi.

Selain itu, Napoleon juga memerintahkan Tommy untuk membuat surat pada 4 Mei 2020 perihal pembaharuan data Interpol Notices yang ditandatangani Nugroho untuk Ditjen Imigrasi. Isinya, menyampaikan penghapusan Interpol Red Notice.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Mei 2020, Napoleon memerintahkan Tommy membuat surat soal penghapusan red notice yang ditujukan kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan ditandatangani Nugroho.

Isi surat tersebut menginformasikan bahwa red notice Djoko Tjandra telah terhapus dari sistem basis data Interpol sejak 2014 setelah 5 tahun. Pada tanggal 8 Mei 2020, Napoleon memerintahkan Tommy membuat surat pemberitahuan yang ditandatangani Nugroho untuk Anna Boentaran yang menerangkan bahwa setelah pemeriksaan pada Police Data Criminal ICPO Interpol didapatkan Djoko Tjandra tidak lagi terdata sebagai subjek red notice ICPO Interpol, Lyon, Prancis.


Berita Terkait
  • Sidang Lanjutan Kasus Suap Brigjen Pol Prasetijo Utomo
  • Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki di Jamwas Aneh
  • Pinangki Bisa Kirim Rp 500 Juta untuk Kebutuhan Rumah Tangga
Berita Lainnya
  • Turki Protes Rasisme Atas Minoritas Islam di Yunani
  • Polri : Percayalah Kami Bekerja Keras Tangkap Kelompok MIT

Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

Saksi: Sejak 2019 Djoko Tjandra tak Bisa Ditangkap

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya