0
Thumbs Up
Thumbs Down

Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

Republika Online
Republika Online - Fri, 11 Jun 2021 21:37
Dilihat: 32
Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini menanggapi rencana pemerintah yang akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan sebagaimana tertuang dalam draf Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut dia, pajak pendidikan tersebut bertentangan dengan spirit UUD 1945.

"Dalam pandangan kami, inisiatif pemerintah dalam hal upaya meningkatkan pajak namun melalui cara peningkatan PPN pendidikan dan sembako adalah tindakan yang tidak tepat, dan sebaiknya usulan ini dapat dicarikan formula lain yang lebih memungkinkan dan bijaksana," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jum'at (11/6).

"Maka, janganlah kebijakan pemerintah nantinya justru akan menjauhkan dari spirit dan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945," imbuhnya.

Helmy mengatakan, pada prinsipnya sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, menurut dia, negara sebagaimana spirit dalam UUD 1945 harus melakukan ikhtiar-ikhtiar nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

"Sebagai salah satu amanat luhur, Sudah semestinya pendidikan harus diselenggrakan dengan watak insklusif. Siapapun memiliki hak untuk dapat mengakses pendidikan. Maka, harapan bagi terwujudnya education for all adalah suatu keniscayaan," ucapnya.

Dia pun mengingatkan memerintah untuk lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan. Karena, menurut dia, rencana diberlakukannya Pajak Penambahan Nilai (PPN) termasuk dalam ketegori yang memiliki dampak langsung pada masyarakat luas.

"Sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah harus berpijak pada filosofi bahwa setiap kebijakannya berbasis pada kemaslahatan rakyat. Dalam kaidah fikih disebutkan tashorruful Imam ala raiyyah manthun bil maslahah, kebijakan seorang leader harus didasarkan pada kemaslahatan bagi rakyat," kata Helmy.


Berita Terkait
  • LP Maarif NU Tolak Pajak Pendidikan: Kami tak Habis Mengerti
  • Muhammadiyah Minta Wacana PPN Pendidikan Ditiadakan
  • Dalih Pajak Kebutuhan Pokok demi Keadilan Rakyat
Berita Lainnya
  • Menko PMK: RS Muhammadiyah Makassar Mewah Sekali
  • Perdebatan Umar dan Paman Rasul Terkait Masjid Nabawi

Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

Sekjen PBNU: Pungut Pajak Pendidikan tak Tepat

  
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya