0
Thumbs Up
Thumbs Down

Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa

mediaapakabar
mediaapakabar - Sat, 07 Sep 2019 08:20
Dilihat: 18
Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa
Doc.apkabar
Mediaapakabar.com- Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Medan pada malam hari, Jum'at (6/9/2019), untuk mendukung revisi UU KPK.

Tampak massa membawa spanduk dan sejumlah karton bertuliskan, "DPD LSM penjara Sumut mendukung penuh revisi UU KPK untuk memberantas korupsi.

Sekjen DPD LSM Penjara, Ferry Tanjung, menyatakan bahwa mereka mendukung penuh revisi UU KPK karena yakin bahwa revisi UU KPK akan memperkuat lembaga anti rasuah tersebut memberantas korupsi di negeri ini.

"Kawan- kawan perlu mengetahui bersama bahwa revisi undang-undang KPK ini tidak akan melemahkan KPK, namun justru memperkuat KPK", ujarnya.

Ferry juga berharap, aksi mendukung revisi UU KPK ini diikuti oleh para pegiat anti korupsi di Sumatera Utara.

"Aksi kami lakukan ini sebagai bentuk dukungan moral terhadap pemerintah untuk merevisi UU KPK, khususnya terkait 6 poin krusial yang disepakati dalam revisi UU KPK", tambahnya.

Sementara, Hari Pratama, dalam orasinya membacakan 6 poin krusial yang disepakati dalam revisi UU KPK, yakni, Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Sedangkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kedua, penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.

Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK.

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Keenam, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK dan diumumkan kepada publik. Dan, penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK dapat dicabut kembali apabila ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan praperadilan.


"Yang jelas, revisi UU ini akan memperkuat KPK, bukan seperti yang didesas-desuskan orang", pungkasnya.(ni)
Sumber: mediaapakabar

Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa

Soal Revisi UU KPK, Warga Medan Gelar Aksi Unjuk Rasa

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya