0
Thumbs Up
Thumbs Down

Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

wartaekonomi
wartaekonomi - Fri, 05 Jul 2019 14:21
Dilihat: 22
Jakarta

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan memuat tentang penegakan terhadap pihak yang melanggar aturan tersebut. Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku pihak berwenang mengaku masih mendiskusikan bagaimana bentuk sanksi itu.

Menurut Direktur Pengendalian Aplikasi dan Informatika, Riki Arif Gunawan, penegakan dapat berupa denda, disertai pembentukan lembaga independen guna melindungi data pribadi pengguna.

"Untuk undang-undang baru ini kami lebih memilih denda dibandingkan pemblokiran. Namun, masih didiskusikan juga. Usulan kami, membentuk lembaga dengan otoritas tinggi yang bisa masuk ke semua sektor untuk melindungi data pribadi pengguna," papar Riki dalam acara Fintech Talk di Menara Satrio, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga: OJK Tegaskan Batasi Akses Data Pribadi untuk Fintech

Sebab Riki menilai penegakan hukum berupa teguran dan pemblokiran yang telah tertera pada PP nomor 82/2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) belum efektif. Denda dinilai lebih efektif, tetapi pria itu tak sebutkan nominalnya.

Pria itu berujar, "Denda lebih efektif daripada teguran dan pemblokiran, langsung berpengaruh kepada perusahaan tadi karena bisa tutup, merugi, berbahaya buat kelangsungan bisnis sehingga akan hati-hati dalam menyimpan data."

Lebih lanjut, lembaga independen yang diusulkan berfungsi serupa dengan Otoritas Perlindungan Data (Data Protection Authority/DPA) yang berwenang atas aturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR) yang disahkan pada 2016.

"Di Indonesia, kalau mengacu ke GDPR artinya independen, bujet pun langsung diberikan kepada lembaga tersebut," imbuhnya.

Baca Juga: Aftech Berharap Terbitnya Regulasi POJK Mampu Tumbuhkan Fintech Equity Crowdfunding

Dari sisi industri, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) menyetujui usulan pembentukan lembaga independen itu karena dapat mengawasi perusahaan swasta dan lembaga pemerintah secara bersamaan.

Head of Financial Identity and Privacy Working Group Aftech, Ajisatria Suleiman menyampaikan, "Karena pada praktiknya yang melakukan pelanggaran data bukan hanya swasta, pemerintah juga berpotensi. Ini bagus agar tidak hanya tanggung jawab, tetapi juga pemerintah."

Sementara terkait nominal denda dalam penegakkan, Aftech menyerahkannya kepada pembuat UU yang sedang menyusunnya.

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Rosmayanti


Foto: Aji Aftech

Sumber: wartaekonomi

Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

Soal RUU Data Pribadi, Penegakan Hukumnya seperti Apa?

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
MuterFilm
Rancahpost
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya