0
Thumbs Up
Thumbs Down

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

okezone
okezone - Mon, 09 Dec 2019 12:59
Dilihat: 34
Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkisah mengenai upayanya memberantas korupsi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak awal menjabat pada 2005, di bawah pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memang baru dibentuk.

Sri Mulyani mengatakan, pada masa itu dirinya bersama dengan pimpinan KPK berdiskusi untuk menemukan sistem yang tepat untuk membangun Indonesia yang bebas korupsi. Pasalnya, kala itu Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang korupsinya sangat sistemik dan struktural.

Baca Juga: Sri Mulyani: Korupsi Musuh dalam Diri Kita Sendiri

"Sehingga orang malah menganggap kalau tidak korupsi malah enggak bisa hidup," kata dia dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Gerakan anti korupsi pun mulai dibangun di setiap kementerian dan lembaga (K/L), serta pemerintah daerah. Hal ini untuk menimbulkan rasa kepercayaan, bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil Negara (PNS) dan pejabat negara yang jujur adalah sesuatu hal yang sangat memungkinkan.

Sri Mulyani pun memulai gerakan tersebut dengan meningkatkan kesejahteraan yakni memberikan tunjangan kinerja bagi PNS. Menurutnya, tindakan korupsi seringkali terjadi karena pemasukan keuangan PNS sangat rendah bila dibandingkan pengeluarannya.

"Jadi satu alasan untuk, korupsi atau enggak bisa hidup jujur karena setengah gajinya saja sudah habis dalam 10 hari," ungkap dia.

Baca Juga: Banyak Bos BUMN Terkena Kasus Korupsi, Ini Tanggapan Komut BTN

Pemberian tunjangan kinerja sebagai bagian dari reformasi anti korupsi itu, tentunya harus dibarengi dengan kesehatan keuangan negara. Oleh karena itu, Sri Mulyani fokus pada Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang memang menjadi tulang punggung dari penerimaan negara.

"Reformasi pada 2005-2006, di area Kemenkeu yang menciptakan penerimaan, maka fokus pad dua instansi bea cukai dan pajak. Meskipun pada akhirnya kami juga melakukan reformasi keseluruhan, bekerjasama dengan KPK, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung) yang merupakan instansi strategis dalam pencegahan dan penanganan korupsi," papar dia.


Kini di tahun 2019, setelah Sri Mulyani kembali menjadi Menkeu di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), pendapatan PNS tetap menjadi perhatiannya. Di sisi lain, pihaknya juga memberlakukan langkah pencegahan tahap pertama hingga ketiga di Kemenkeu.

Sumber: okezone

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

Sri Mulyani Singgung Dilema Korupsi atau Gaji Habis 10 Hari

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya