-
Ekonomi 2023 Diprediksi Gelap, Sri Mulyani: Saya Lihat Sekarang Sudah A Little Bit Better
58 menit lalu -
5 Penyerang Ganas Timnas Indonesia U-20 yang Dipersiapkan untuk Piala Asia U-20 2023, Nomor 1 Baru Dipanggil Shin Tae-yong
31 menit lalu -
Pakar Hukum Sebut Perpu Ciptaker Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
49 menit lalu -
PKS Buka-bukaan soal Belum Beri Dukungan Resmi ke Anies
57 menit lalu -
Sesar Garsela Diduga Jadi Sebab Gempa di Kabupaten Bandung
46 menit lalu -
Andai Kalahkan Hoki/Kobayashi di Semifinal, Leo Rolly/Daniel Marthin Berpotensi Juara Indonesia Masters 2023
24 menit lalu -
DED Pasar Umum Negara Disiapkan
40 menit lalu -
Booster Dua Sasar Rutan Negara
37 menit lalu -
Reaksi Wali Kota soal Anggota DPRD Batam ADY Ditangkap bersama Wanita terkait Narkoba
48 menit lalu -
Bali Tidak Kekurangan Pangan, Mangku Pastika: Stop Bergantung Pariwisata
42 menit lalu -
Kasus Campak Belum Ditemukan di Tabanan
39 menit lalu -
Pol PP Berangus Baliho Kedaluwarsa
37 menit lalu
Tak Bisa Ditawar Lagi, Presiden Jokowi: Pembelian Produk Dalam Negeri Wajib!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pembelian produk-produk dalam negeri wajib bagi kementerian dan lembaga. Perlu adanya juga kontrol belanja untuk bisa menaikan konsumsi masyarakat.
"Berkaitan dengan strategi besar di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak, saya ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan peningkatan konsumsi. Terutama yang berkaitan dgn belanja-belanja dari pemerintah, belanja APBN, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti, dikontrol agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna dengan tema perkiraan kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan covid-19, serta antisipasi krisis pangan dan energi, Selasa (6/12/2022).
"Sehingga yang namanya pembelian produk-produk dalam negeri itu wajib. Tidak bisa ditawar lagi," tambahnya.
Jokowi juga memerintahkan agar kementerian lembaga lain langsung membelanjakan anggarannya pada awal tahun 2023 nanti.
"Kemudian di awal-awal tahun ini biasanya yg memulai yang mendahului pasti kementerian PU. Saya minta kementerian lain juga melakukan hal yang sama. Belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal-awal tahun dan dikawal secara detil jangan terjebak pada rutinitas," jelasnya.