Covesia.com - Isu Reklamasi di Danau Singkarak sudah sampai ke KPK. Pihak KPK juga sudah menemui gubernur terkait informasi tersebut.

Namun, menanggapi terkait reklamasi di Danau Singkarak, Bupati Solok, Epyardi Asda mengatakan bahwa pihaknya hanya melakukan kerjasama dengan investor untuk membangun Kabupaten Solok dan memperbaiki perekonomian masyarakat.

"Kita siap kerjasama dengan Pemprov dan boleh melihat ke lapangan. Kita taat pada peraturan. Saat ini kita hentikan sementara sampai dokumennya selesai," ungkapnya.

Lebih lanjut Epyardi Asda mengatakan bahwa pihaknya hanya membangun Solok. Jika ada aturan yang harus ditaati, kita siap tunggu arahan, kita ikuti semua.

"Sudah lama dihentikan, tapi kalau boleh lanjut kita lanjut," ujarnya.

Kemudian dia menjelaskan bahwa yang dibicarakan adalah pembangunan dermaga dan wisata air.

"Kalau sekarang tidak ada reklamasi, di 2016 yang reklamasi. Intinya kita siap mendengar kita cari solusi yang terbaik," ujarnya.

Tujuan Pemkab Solok dan investor adalah meningkatkan perekonomian dengan membangun tempat pariwisata.

"Kalau tidak boleh, di stop, tidak masalah. Kita ikhlas, karena Danau itu di sekeliling semraut. Banyak bangunan liar, nah kita cari investor, otomatis mereka akan membenahi jadi cantik dan indah," ujarnya.

Otomatis jika bersih tentu dapat meningkatkan ekonomi rakyat. "Jika tidak sesuai aturan kita urus izinnya semua," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Walhi Sumbar melaporkan terkait reklamasi Danau Singkarak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI. Sempat akan usut tuntas reklamasi tersebut akhirnya KPK menurunkan timnya ke Sumbar dan menemui Gubernur Sumbar.

"Kehadiran kami dalam rangka koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pelestarian Danau Singkarak serta beberapa persoalan aset di beberapa kabupaten dan kota di Sumbar," ungkap Wahyudi, Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, KPK RI, yang hadir bersama rombongan dan juga perwakilan dari Kementerian ATR/BPN RI, Senin (26/1/2022).

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan selain penyamaan persepsi juga mengkoordinasikan tindak lanjut langkah-langkah yang telah dikeluarkan gubernur terkait dugaan pelanggaran reklamasi di Danau Singkarak.

KPK mengapresiasi beberapa upaya persuasif yang sudah dilakukan gubernur sumbar dalam penanganan masalah reklamasi danau singkarak, dan selanjutnya melakukan supervisi untuk upaya pemulihannya.

(ila)