0
Thumbs Up
Thumbs Down

Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi

Nusabali
Nusabali - Mon, 14 Sep 2020 10:58
Dilihat: 60
Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi
Laporan GEM tahun ini mencatat kesenjangan tingkat literasi orang dewasa dengan disabilitas di Indonesia mencapai 41%. Disisi lain, tingkat kehadiran pelajar pendidikan menengah (usia 15 tahun) di Indonesia telah meningkat, walau perkembangannya masih di bawah syarat pencapaian Sustainable Development Goals yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015, termasuk Indonesia.

Kemendikbud mengusung semangat inklusivitas dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan sejak awal di tahap pembuatan kebijakan. "We never do anything alone. Seluruh kebijakan kita mendapatkan masukan, saran, dan nasehat dari berbagai pemangku kepentingan, ahli-ahli pendidikan, masyarakat, juga wakil pemerintah daerah dan pusat. Semuanya memberikan informasi pada Kemendikbud dalam membuat kebijakan. Sebab dalam pendidikan tidak ada satu jawaban tunggal. Education has the highest level of complexity. Semua butuh kolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik," tutur Nadiem.

Tantangan pendidikan di Indonesia, menurut Mendikbud, tanpa pandemi COVID-19 pun sudah sangat besar. Baik secara geografi, budaya, maupun infrastruktur. Namun Kemendikbud tetap berupaya menyusun kebijakan terbaik untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan. "PJJ bukanlah kebijakan Kemendikbud. Metode ini dipilih agar pendidikan tetap hadir, khususnya bagi anak-anak usia sekolah, dalam suasana yang menyenangkan dan aman," lanjut Nadiem.

"Kami berterima kasih atas paparan Mendikbud RI mengenai upaya-upaya luar biasa dan inspiratif yang dilakukan Indonesia untuk mencapai perubahan transformasional. Terima kasih atas kesempatan ini," ujar Desmond Lim, perwakilan Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam.

Pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Hani Nur Cahya Murni, M.Si mengapresiasi upaya Kemendikbud dalam mendorong inklusivitas pembelajaran di tengah pandemi. "Sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan. Di tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar (SD-SMP), dan di tingkat provinsi untuk pendidikan menengah (SMA-SMK), sementara pendidikan tinggi ada di Kemendikbud. Artinya, perlu bersama-sama," tegasnya.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto menyampaikan hal senada. "Butuh kerja bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah menjamin inklusivitas pendidikan, terutama bagi yang tidak mampu, misalnya lewat KIP, Beasiswa Bidikmisi, dan LPDP," tuturnya.

Acara ini dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan negara-negara anggota ASEAN, perwakilan UNESCO, UNICEF, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) serta pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, dan Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. *
Sumber: Nusabali

Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi

Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi

Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi

Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi

Terus Upayakan Inklusi Pendidikan di Tengah Pandemi

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya