-
Kronologi Pesawat Batik Air Jambi-Jakarta Mendarat Darurat Gara-gara Roda Bermasalah
52 menit lalu -
Airlangga: Golkar Dukung UU Pemilu tak Direvisi
28 menit lalu -
In Picture: Momen Saat Pidato AHY-SBY Sebut Pemerintahan Presiden Jokowi
25 menit lalu -
Klasemen Liga Inggris : Manchester City Kian Dekat ke Trofi Juara?
55 menit lalu -
Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Bali United Malam Ini
38 menit lalu -
Hasil dan Klasemen Liga Italia usai Juventus Kalahkan Lazio
44 menit lalu -
3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Membahayakan Bali United, Gas Lagi Yuk!
55 menit lalu -
Mayat Pria Penuh Luka Tusuk Ditemukan Membusuk Dalam Karung
49 menit lalu -
Begini Cara Mengecek Imun Tubuh Pasca-Vaksinasi Covid-19
28 menit lalu -
Kerap Didesak untuk Tambah Momongan, Franda Akui Miliki Kekhawatiran Ini
55 menit lalu -
Di Depan Kader Hipmi, Erick Thohir: Percayalah Kita Akan Jadi Pemimpin Konkret
17 menit lalu -
Proses Lama, Diserbu Tenunan Imitasi
17 menit lalu
Texas Gugat Pemerintahan Biden karena Hentikan Deportasi

AUSTIN - Negara Bagian Texas pada Jumat (22/1/2021) menuntut Presiden Joe Biden untuk menghentikan 100 hari moratorium terkait deportasi. Langkah itu merupakan salah satu tuntutan hukum pertama terhadap pemerintahan barunya.
Tanpa penundaan ke pengadilan, bahkan belum seminggu setelah Biden dilantik, negara bagian konservatif terbesar di Amerika itu mengisyaratkan siap untuk melanjutkan peran antagonis utama dalam agenda imigrasi presiden Demokrat, setelah empat tahun bersorak atas kebijakan garis keras Donald Trump di perbatasan selatan.
BACA JUGA: Berkantor di Ruang Oval, Biden Rombak Semua Dekorasi Peninggalan Trump
Gugatan Texas itu berusaha menghentikan moratorium deportasi "bagi yang bukan-warga negara tertentu" yang akan dimulai pada Jumat. Biden telah menandatangani serangkaian keppres, termasuk mencabut mandat Trump yang mengutamakan siapa pun yang tinggaldi AS secara ilegal, akan dideportasi.
Texas mengklaim moratorium itu melanggar kesepakatan yang ditandatangani pada minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump. Kesepakatan itu mengharuskan pemerintah federal terlebih dahulu melakukan perubahan penegakan imigrasi di tingkat negara bagian.
BACA JUGA: Joe Biden Resmi Menjadi Presiden Ke-46 AS
BuzzFeed News pertama kali melaporkan, pemerintahan Trump menandatangani perjanjian serupa dengan para pemimpin Republik di beberapa negara bagian.
Departemen Keamanan Dalam Negeri merujuk pertanyaan ke Gedung Putih, yang belum menanggapi.