0
Thumbs Up
Thumbs Down

Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dihapus

Nusabali
Nusabali - Tue, 21 Jan 2020 10:08
Dilihat: 11
Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD DihapusSINGARAJA,
Pemberlakuan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (Tukin) bagi PNS di lingkup Pemkab Buleleng mulai tahun 2020, ternyata tidak berlaku bagi tenaga medis dan non medis PNS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buleleng. Alasannya, tenaga medis dan non medis PNS di RSUD Buleleng telah mendapat remunerasi dari jasa pelayanan kesehatan.

Dulunya kalangan tenaga medis dan non medis berstatus PNS di RSUD, selain mendapatkan jasa pelayanan, juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa insentif dari pemerintah. Namun sejak pemberlakuan regulasi baru di tahun 2020, dimana insentif PNS diganti dengan TPP Tukin, ternyata PNS di RSUD Buleleng, RS Pratama termasuk di Puskesmas tidak mendapat TPP.

Informasi dihimpun Senin (20/1/2020), penghapusan TPP Tukin tersebut, membuat tim Pemkab Buleleng, turun meredam munculnya persoalan akibat penghapusan TPP tersebut ke RSUD Buleleng, di Jalan Ngurah Rai Singaraja. Tim terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM), Bagian Hukum Setda Buleleng, Tim turun guna menjelaskan, alasan Pemkab Buleleng tidak memberikan TPP Tukin.

Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa yang dikonfirmasi di ruang kerja menjelaskan, TPP tidak diberikan kepada PNS di RSUD Buleleng, karena tenaga medis dan non medis telah mendapatkan remunerasi dari jasa pelayanan. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI, di samping status RSUD itu adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Dalam Permenkes itu jelas, bahwa rumah sakit yang sudah BLUD dilarang diberikan TPP. Tapi yang diterapkan di sana remunerasi. Kami sudah sosialisasi tadi (kemarin, Red) di rumah sakit," jelasnya.

Masih kata Suyasa, dengan status BLUD, maka pengelolaan keuangan di RSUD dilakukan secara mandiri. Baik itu dalam mengelola sumber pendapatan maupun pengeluaran rumah sakit. Pun dengan tambahan penghasilan, diatur dalam rencana bisnis anggaran rumah sakit.

Dia mengakui dulunya tenaga medis dan PNS yang bertugas di RSUD Buleleng memang diberikan TPP berupa insentif. Hanya saja, TPP diberikan saat pemerintah belum menerapkan analisa kinerja. Kini seiring penerapan analisa beban kinerja, maka TPP dialihkan menjadi remunerasi. Hal ini, kata Suyasa, juga berlaku bagi RS Pratama Tangguwisia. Sementara untuk RS Pratama Giri Emas dan Puskesmas se-Buleleng juga tidak akan diterapkan pemberian TPP. "Sebagai gantinya kami berikan jasa pelayanan. Di aturan itu, jasa pelayanan masuk dalam remunerasi," tandas calon Sekda Buleleng ini. *k19
Sumber: Nusabali

Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dihapus

Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dihapus

Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dihapus

Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dihapus

Tukin Tenaga Medis dan Non Medis RSUD Dihapus

  
PARTNER KAMI
JPNN
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
inilahcom
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
telsetNews
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
SeleBuzz
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
Beritakalimantan
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya